JAKARTA — Komisi IV DPR RI mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengumumkan secara transparan data perusahaan yang teridentifikasi memiliki konsesi lahan dan titik panas (hotspot) pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Indonesia, khususnya kawasan Sumatra dan Kalimantan.
Langkah ini dinilai penting guna memperjelas penegakan hukum sekaligus merespons hasil temuan kajian organisasi non-pemerintah (LSM) serta tuduhan dari negara tetangga terkait paparan kabut asap lintas batas (haze).
Alasan DPR Mendesak Transparansi Data Perusahaan
1. Menghindari Bola Panas dan Tudingan Negara Tetangga
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti laporan dari jaringan organisasi lingkungan seperti Walhi, Greenpeace, dan Pantau Gambut yang menyebut ada sekitar 52 perusahaan—termasuk entitas yang terafiliasi dengan modal asing asal Malaysia dan Singapura—yang berada di area konsesi karhutla.
DPR meminta pemerintah segera menyampaikan klarifikasi resmi berdasarkan data resmi Kementerian dan penegak hukum agar persoalan ini tidak menjadi spekulasi liar atau cibiran dari negara jiran.
2. Tindak Lanjut Investigasi dan Peringatan Singapura
Pernyataan dari DPR ini juga merespons tindakan Singapura melalui Badan Lingkungan Nasional (NEA) yang mengklaim telah mengidentifikasi tujuh perusahaan di Indonesia sebagai pemicu kabut asap di wilayahnya dan berencana mengirimkan surat peringatan pencegahan (preventative notices).
Dampak Buruk Karhutla: Korban Jiwa dan Krisis Kesehatan
DPR menekankan bahwa karhutla tidak lagi hanya merusak ekosistem lingkungan, melainkan telah menimbulkan korban jiwa serta krisis kesehatan masyarakat yang masif:
-
Korban Jiwa & Luka-Luka: Petugas dan pekerja dilaporkan gugur saat berjuang memadamkan api di area bencana, salah satunya di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Selain itu, tercatat ratusan warga mengalami luka-luka.
-
Lonjakan Kasus ISPA: Data akumulatif Kementerian Kesehatan mencatat ratusan ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang tersebar di puluhan kabupaten/kota terdampak, dengan porsi signifikan dialami oleh kelompok balita (usia 0-5 tahun).
-
Kelumpuhan Sektor Publik: Asap pekat memicu penurunan kualitas udara ekstrem, mengganggu jadwal penerbangan, hingga memaksa penutupan sekolah-sekolah di berbagai daerah.
Urgensi Penanganan Cepat dan Bantuan Internasional
DPR meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tidak menunggu korban terus bertambah sebelum mengambil langkah radikal. Jika peralatan pemadam kebakaran dalam negeri terbatas, pemerintah disarankan terbuka untuk menerima dukungan atau bantuan teknologi pemadaman serta penyemaian awan dari negara sahabat.
Comment