JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjadi sorotan publik usai dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai Golkar tersebut dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.
Laporan dari Liputan6.com mencatat bahwa meski absen dari panggilan penegak hukum dengan alasan agenda kementerian dan dinas luar negeri, Nusron sempat terpantau menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta.
Penelusuran Lapangan di Gedung Kementerian ATR/BPN
Hasil pantauan tim jurnalis di Gedung Kementerian ATR/BPN Jakarta menunjukkan suasana perkantoran tetap berjalan normal, namun keberadaan sang menteri luput dari jangkauan pegawai internal:
1. Keterangan Pegawai Humas dan Keamanan
Beberapa staf dan personel keamanan di lingkungan kementerian enggan memberikan pernyataan terperinci mengenai jadwal berkantor sang menteri pasca-pemanggilan KPK.
-
Keterangan Humas: Pihak Humas Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa rincian agenda menteri berada di bawah kewenangan bagian sekretariat dan harus melalui prosedur mekanisme persuratan resmi.
-
Aktivitas Kantor: Para pegawai memilih tidak berkomentar banyak terkait perkara hukum yang menyeret nama pimpinan mereka dan memastikan pelayanan publik kementerian tetap beroperasi.
Opsi Jemput Paksa dan Penjelasan Status Hukum oleh KPK
Merespons ketidakhadiran saksi sebanyak dua kali, KPK mulai mengevaluasi alasan yang disampaikan oleh pihak Nusron Wahid serta mempertimbangkan langkah penegakan hukum selanjutnya:
1. Pertimbangan Jemput Paksa oleh Penyidik
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa keterangan saksi sangat dibutuhkan untuk membuat terang perkara dugaan korupsi HGB tersebut:
“Kami meyakini sebagai pejabat publik, yang bersangkutan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk patuh terhadap proses hukum. Mengenai langkah berikutnya, termasuk kemungkinan pemanggilan ulang atau upaya jemput paksa, masih menjadi pertimbangan tim penyidik,” tegas Budi Prasetyo.
2. Alasan Belum Diterapkannya Pencekalan Luar Negeri
KPK juga meluruskan pertanyaan publik mengenai alasan belum diajukannya cegah ke luar negeri terhadap Nusron Wahid ke Ditjen Imigrasi:
-
Ketentuan KUHAP: Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tindakan pencegahan ke luar negeri hanya dapat dikenakan kepada pihak yang telah berstatus sebagai Tersangka.
-
Status Hukum: Dalam konstruksi perkara HGB Summarecon saat ini, Nusron Wahid masih dipanggil dalam kapasitas sebagai Saksi.
“Proses pemeriksaan saksi merupakan instrumen krusial dalam pengungkapan perkara korupsi guna menguji bukti-bukti material yang telah dikumpulkan tim penyidik,” ulas ulasan hukum dari Liputan6.com.
Comment