Setahun Gencatan Senjata Gaza, Board of Peace Trump Dinilai Gagal Wujudkan Perdamaian

JAKARTA, INDONESIA — Setahun setelah gencatan senjata di Gaza mulai berlaku, upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih menghadapi berbagai hambatan. Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan rencana perdamaian belum berhasil mewujudkan stabilitas jangka panjang bagi warga Palestina.

Gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober 2025 sempat membuka jalan bagi pembebasan sandera dan tahanan serta peningkatan bantuan kemanusiaan. Namun, serangan Israel masih berlanjut, jutaan warga Palestina menghadapi kondisi kehidupan yang berat, dan rencana rekonstruksi Gaza belum menunjukkan kemajuan berarti.

Dalam laporan yang diterbitkan Al Jazeera pada 10 Oktober 2026, sejumlah pengamat menilai Board of Peace belum berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni memastikan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Apa Itu Board of Peace Bentukan Donald Trump?

Board of Peace merupakan badan yang diusulkan Donald Trump pada September 2025 untuk mengawasi pelaksanaan rencana perdamaian Gaza. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari rencana 20 poin yang dirancang untuk menghentikan perang, mengatur pemerintahan transisi, memperluas bantuan kemanusiaan, dan membuka jalan bagi pembangunan kembali wilayah Palestina.

Pada November 2025, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui peran badan tersebut dalam kerangka administrasi transisi Gaza.

Rencana perdamaian itu mencakup penarikan bertahap pasukan Israel, pembebasan sandera dan tahanan, pembentukan pemerintahan sipil Palestina, serta penempatan pasukan stabilisasi internasional untuk mendukung keamanan selama masa transisi.

Tujuan Awal Rencana Perdamaian Gaza

Rencana yang diprakarsai Trump memiliki beberapa sasaran utama:

• Menghentikan pertempuran dan serangan militer.
• Membebaskan sandera yang masih hidup serta tahanan Palestina sesuai kesepakatan.
• Meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
• Membentuk pemerintahan transisi Palestina yang terdiri atas tenaga ahli sipil.
• Menyiapkan pasukan stabilisasi internasional dan pengaturan keamanan baru.
• Memulai rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang.
• Membuka jalan menuju penyelesaian politik, termasuk kemungkinan negara Palestina.

Namun, pelaksanaan sejumlah sasaran tersebut masih tertahan oleh perbedaan sikap Israel, Hamas, dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses perdamaian.

Apa Saja Hasil yang Telah Dicapai Board of Peace?

Meskipun berbagai target belum terpenuhi, sejumlah perkembangan telah terjadi sejak gencatan senjata mulai berlaku.

Pembebasan Sandera dan Tahanan

Salah satu hasil penting dari tahap awal kesepakatan adalah pembebasan seluruh 168 sandera yang masih hidup dan tercatat dalam kerangka kesepakatan tersebut. Israel juga membebaskan tahanan Palestina sesuai ketentuan pertukaran.

Perkembangan ini menjadi salah satu capaian konkret dari proses negosiasi. Meski demikian, pertukaran sandera dan tahanan belum otomatis menyelesaikan persoalan yang lebih luas, termasuk penarikan pasukan, pemerintahan Gaza, dan jaminan keamanan jangka panjang.

Pembentukan Komite Administrasi Palestina

Rencana perdamaian juga menghasilkan pembentukan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah komite teknokrat Palestina yang dirancang untuk menjalankan administrasi sipil di Gaza selama masa transisi.

Komite tersebut dipimpin Ali Shaath dan beranggotakan tenaga ahli Palestina. NCAG bertanggung jawab kepada Board of Peace dan dimaksudkan untuk mengambil alih pengelolaan urusan sipil dari struktur pemerintahan sebelumnya.

Namun, komite tersebut masih beroperasi dari Kairo, Mesir, karena belum memperoleh akses untuk memasuki Gaza. Akibatnya, pembentukan lembaga pemerintahan transisi belum berubah menjadi administrasi yang benar-benar berfungsi di wilayah tersebut.

Hamas Mengumumkan Pembubaran Pemerintahan

Hamas juga mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Jalur Gaza sebagai bagian dari perubahan politik yang direncanakan. Israel menolak pengumuman tersebut dan menyebutnya sebagai langkah yang tidak substantif.

Perbedaan pandangan itu memperlihatkan bahwa kesepakatan mengenai bentuk pemerintahan masa depan Gaza masih menghadapi persoalan mendasar.

Mengapa Gencatan Senjata Gaza Belum Menghasilkan Perdamaian?

Kendati kesepakatan awal telah menghasilkan pembebasan sandera dan pembentukan struktur administrasi transisi, beberapa persoalan utama belum terselesaikan.

Serangan Israel Masih Berlanjut

Menurut laporan Al Jazeera yang mengutip data terkait korban di Gaza, lebih dari 1.400 warga Palestina telah tewas dalam serangan sejak gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025. Banyak korban dilaporkan merupakan perempuan dan anak-anak.

Israel menyatakan serangan yang berlanjut ditujukan kepada anggota Hamas. Hamas membantah klaim Israel mengenai sasaran serangan tersebut.

Angka korban tersebut menunjukkan bahwa penghentian pertempuran secara menyeluruh belum tercapai. Bagi warga Gaza, keberadaan kesepakatan gencatan senjata belum berarti kehidupan sehari-hari telah kembali aman.

Penarikan Pasukan Israel Belum Tuntas

Rencana awal mengharuskan pasukan Israel menarik diri dari sebagian wilayah Gaza. Namun, laporan Reuters pada 6 Oktober 2026 menyebutkan bahwa kendali efektif Israel telah meluas hingga sekitar dua pertiga wilayah tersebut.

Persoalan penarikan pasukan berkaitan erat dengan tuntutan pelucutan senjata Hamas. Israel menegaskan bahwa penarikan lebih lanjut bergantung pada pelucutan senjata kelompok tersebut, sedangkan Hamas mengaitkan pelaksanaan kewajibannya dengan pemenuhan komitmen Israel.

Perbedaan posisi ini membuat tahapan berikutnya dalam rencana perdamaian sulit bergerak maju.

Pasukan Stabilisasi Internasional Belum Beroperasi Penuh

Rencana perdamaian juga mengatur pembentukan International Stabilization Force (ISF), yakni pasukan internasional yang dirancang untuk membantu menjaga keamanan dan mendukung pembentukan aparat keamanan Palestina.

Sejumlah negara telah menyatakan kesediaan untuk menyumbangkan personel. Namun, pasukan tersebut belum terbentuk dan beroperasi sepenuhnya di Gaza.

Tanpa kehadiran mekanisme keamanan transisi yang efektif, rencana pengalihan tanggung jawab keamanan dari pihak-pihak yang bertikai masih sulit diwujudkan.

Bantuan Kemanusiaan Masih Jauh dari Target

Selain masalah keamanan dan pemerintahan, kebutuhan kemanusiaan tetap menjadi tantangan besar di Gaza.

Truk Bantuan Belum Mencapai Target

Menurut angka yang dikutip Al Jazeera dari Integrated Food Security Phase Classification (IPC), rata-rata sekitar 227 truk bantuan dan pasokan memasuki Gaza setiap hari dalam periode yang dilaporkan. Jumlah tersebut masih jauh di bawah target 600 truk per hari yang ditetapkan dalam rencana perdamaian.

Bantuan yang masuk mencakup kebutuhan pokok dan pasokan untuk mendukung kehidupan warga. Namun, jumlah yang belum memadai memperlambat upaya memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan layanan dasar.

Israel membatasi masuknya sejumlah barang yang dikategorikan sebagai barang dengan potensi penggunaan ganda, yakni barang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sipil maupun militer. Kebijakan tersebut juga memengaruhi sebagian perlengkapan yang dibutuhkan untuk tempat tinggal sementara dan layanan medis.

Jutaan Warga Masih Menghadapi Kerawanan Pangan

IPC memperkirakan sekitar 1,4 juta warga Palestina di Gaza akan menghadapi kondisi kelaparan hingga setidaknya Desember 2026 jika situasi tidak membaik. Angka tersebut menggambarkan skala kebutuhan kemanusiaan yang masih belum tertangani secara memadai.

Banyak keluarga juga kehilangan rumah dan bergantung pada tenda atau bangunan yang rusak sebagai tempat berlindung. Keterbatasan akses terhadap makanan, obat-obatan, dan perlengkapan dasar memperberat kondisi warga yang telah mengalami pengungsian berulang.

Peningkatan jumlah bantuan saja tidak cukup apabila pasokan tersebut masih berada di bawah kebutuhan dan distribusinya menghadapi hambatan.

Rekonstruksi Gaza Masih Terhambat

Pembangunan kembali Gaza menjadi salah satu janji utama rencana perdamaian. Namun, proses rekonstruksi berskala besar belum berjalan sebagaimana diharapkan.

Pada September 2026, Board of Peace mengumumkan rencana pendanaan awal sebesar US$2,45 miliar untuk memulai pembangunan kembali. Nilai tersebut masih jauh dari perkiraan kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi jangka panjang.

Penilaian Uni Eropa dan PBB yang dikutip dalam laporan Reuters memperkirakan kebutuhan pemulihan dan pembangunan kembali Gaza mencapai sekitar US$71,4 miliar selama satu dekade.

Warga Masih Tinggal di Tengah Reruntuhan

Kerusakan bangunan, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan dasar membuat proses pemulihan membutuhkan waktu serta sumber daya yang sangat besar.

Banyak warga masih mencari bahan bangunan dari reruntuhan untuk memperbaiki tempat berlindung sementara. Situasi ini menunjukkan besarnya jarak antara rencana pembangunan kembali dan kondisi yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Rekonstruksi juga berkaitan dengan persoalan keamanan, akses material, tata kelola, serta kepastian mengenai siapa yang akan menjalankan pemerintahan di Gaza. Selama masalah tersebut belum terselesaikan, pembangunan kembali secara menyeluruh akan sulit dimulai.

Bagaimana Masa Depan Perdamaian Gaza?

Setahun setelah gencatan senjata dimulai, masa depan Gaza masih ditentukan oleh sejumlah persoalan yang saling berkaitan: penghentian serangan, penarikan pasukan Israel, pelucutan senjata Hamas, pembentukan pemerintahan Palestina, serta akses bantuan dan rekonstruksi.

Keberhasilan Board of Peace tidak hanya bergantung pada keberadaan kesepakatan atau pembentukan lembaga baru. Kemajuan juga harus terlihat melalui berkurangnya korban sipil, membaiknya akses bantuan, kembalinya warga ke kehidupan yang lebih aman, dan dimulainya pemulihan wilayah yang hancur.

Tanpa kemajuan nyata pada aspek-aspek tersebut, proses perdamaian berisiko tetap menjadi kerangka politik yang belum memberikan perubahan mendasar bagi masyarakat Gaza.

Kesimpulan

Satu tahun setelah gencatan senjata Gaza berlaku, Board of Peace bentukan Donald Trump telah membantu membuka jalan bagi pembebasan sandera dan tahanan serta pembentukan komite administrasi transisi Palestina. Namun, capaian tersebut belum diikuti kemajuan yang memadai dalam penghentian serangan, penarikan pasukan, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi.

Serangan yang masih berlangsung, terbatasnya bantuan, belum beroperasinya pemerintahan transisi di Gaza, serta kebuntuan mengenai keamanan membuat perdamaian jangka panjang masih jauh dari kenyataan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa kesepakatan politik benar-benar diterapkan dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan warga Palestina, bukan sekadar mempertahankan gencatan senjata yang rapuh.