JAKARTA, INDONESIA — Hezbollah mengakui bahwa ratusan kilogram bahan peledak yang disita aparat keamanan Lebanon merupakan milik kelompok tersebut. Pengakuan itu disampaikan ketika pemerintah Lebanon terus berupaya membatasi aktivitas militer Hezbollah dan menempatkan seluruh persenjataan di bawah kendali negara.
Anggota parlemen Lebanon dari blok Hezbollah, Hassan Fadlallah, mengatakan pada Kamis, 15 Oktober 2026, bahwa bahan peledak yang ditemukan dalam sebuah kendaraan di wilayah Bekaa tersebut dimaksudkan untuk digunakan melawan pasukan Israel yang masih berada di wilayah Lebanon.
Menurut laporan Reuters, kendaraan pengangkut bahan peledak itu dihentikan di pos pemeriksaan aparat keamanan Lebanon pada pekan sebelumnya. Dua orang yang berada di dalam kendaraan tersebut kemudian ditangkap.
Pengakuan Hezbollah menjadi sorotan karena penyitaan itu sebelumnya memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan penggunaan bahan peledak untuk serangan di dalam Lebanon. Hezbollah membantah dugaan tersebut dan menyatakan bahwa bahan peledak itu ditujukan untuk operasi melawan pasukan Israel.
Hezbollah Klaim Bahan Peledak Ditujukan untuk Pasukan Israel
Fadlallah menyampaikan pengakuan tersebut kepada wartawan di parlemen Lebanon. Ia mengatakan Hezbollah telah menghubungi aparat keamanan untuk menjelaskan kepemilikan kendaraan dan muatan yang disita.
Kelompok itu juga meminta agar bahan peledak tersebut dikembalikan dan dua orang yang ditahan dibebaskan.
Bahan Peledak Disebut Akan Digunakan dalam Drone
Seorang pejabat Hezbollah dan sumber keamanan Lebanon mengatakan kepada Reuters bahwa bahan peledak yang disita tersebut direncanakan untuk digunakan dalam drone bermuatan bahan peledak yang menargetkan pasukan Israel.
Namun, klaim mengenai tujuan penggunaannya tersebut berasal dari pihak-pihak yang dikutip dalam laporan. Penjelasan Hezbollah tidak dengan sendirinya menghapus penyelidikan aparat Lebanon mengenai pengangkutan bahan peledak dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Penyitaan Memicu Kekhawatiran di Lebanon
Sebelum Hezbollah mengakui kepemilikannya, aparat Lebanon belum mengumumkan siapa pemilik kendaraan yang membawa bahan peledak itu.
Situasi tersebut memicu kekhawatiran bahwa muatan itu mungkin digunakan untuk pembunuhan politik atau serangan lain di dalam negeri. Kekhawatiran tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap Hezbollah agar menyerahkan persenjataan militernya kepada negara.
Associated Press melaporkan bahwa kendaraan tersebut membawa sekitar 780 kilogram bahan peledak, termasuk TNT dan bahan peledak plastik C-4, berdasarkan keterangan pejabat kehakiman Lebanon.
Pemerintah Lebanon Berupaya Membatasi Persenjataan Hezbollah
Pengakuan Hezbollah muncul ketika pemerintah Lebanon memperkuat upaya untuk menegaskan kewenangan negara atas senjata dan aktivitas militer di wilayahnya.
Pada 2 Maret 2026, pemerintah Lebanon melarang aktivitas militer Hezbollah setelah kelompok tersebut meluncurkan roket ke arah Israel. Keputusan itu diambil ketika konflik regional yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran semakin meluas.
Penegakan Hukum dan Pengawasan Senjata
Pemerintah Lebanon berupaya mencegah pengangkutan senjata tanpa izin, menyita amunisi, dan membatasi aktivitas bersenjata di luar kendali negara.
Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bahwa militer dan aparat keamanan Lebanon menjalankan langkah-langkah tersebut. Ia juga menyatakan bahwa perkara yang diserahkan kepada lembaga peradilan akan diproses sesuai hukum.
Meski demikian, pelaksanaan kebijakan pelucutan senjata menghadapi tantangan karena konflik dengan Israel masih berlangsung dan Hezbollah menolak menyerahkan persenjataannya selama pasukan Israel tetap berada di wilayah Lebanon.
Jalur Pasokan Senjata Menghadapi Tekanan
Reuters melaporkan bahwa jalur utama pasokan senjata Hezbollah melalui Suriah terganggu setelah Bashar al-Assad kehilangan kekuasaan pada akhir 2024.
Otoritas Suriah yang baru juga beberapa kali mengumumkan penyitaan senjata di wilayah perbatasan Lebanon yang menurut mereka ditujukan untuk Hezbollah.
Sementara itu, pasukan Lebanon sebelumnya menyita dan menghancurkan sejumlah gudang senjata Hezbollah di Lebanon selatan. Upaya tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah untuk memperluas kendali negara atas persenjataan, meskipun pelaksanaannya terdampak oleh pecahnya konflik baru.
Kesepakatan Lebanon dan Israel Masih Menghadapi Hambatan
Dalam kesepakatan yang dicapai melalui perundingan yang dimediasi Amerika Serikat pada 2026, Lebanon berkomitmen melucuti persenjataan Hezbollah. Sebagai bagian dari kerangka tersebut, pasukan Israel di Lebanon diharapkan mundur secara bertahap.
Namun, pelaksanaan kesepakatan itu masih menghadapi hambatan.
Hezbollah Menolak Melucuti Senjata Selama Pasukan Israel Bertahan
Hezbollah menyatakan tidak akan melucuti persenjataannya selama pasukan Israel masih berada di wilayah Lebanon. Di sisi lain, Israel terus melancarkan serangan di Lebanon selatan dan menyatakan bahwa operasi tersebut menargetkan Hezbollah.
Perbedaan posisi ini memperumit upaya pemerintah Lebanon untuk menegakkan kebijakan pengendalian senjata sekaligus mendorong penurunan ketegangan di perbatasan.
Presiden Lebanon Minta Amerika Serikat Menekan Israel
Dalam komunikasi dengan Rubio, Aoun meminta Amerika Serikat menekan Israel agar menghentikan serangan terhadap kota dan desa di Lebanon selatan serta mematuhi kerangka kesepakatan.
Pemerintah Lebanon juga meminta agar aktivitas militer yang mengganggu kehidupan warga dihentikan dan petani dapat mengakses lahan mereka tanpa menjadi sasaran serangan, menurut keterangan kepresidenan Lebanon yang dikutip Reuters.
Pengakuan Hezbollah Menambah Tekanan Politik dan Keamanan
Kasus penyitaan bahan peledak ini memperlihatkan persoalan yang dihadapi pemerintah Lebanon dalam menegakkan kewenangan negara atas senjata. Pengakuan Hezbollah memperjelas kepemilikan muatan tersebut menurut kelompok itu, tetapi penyelidikan mengenai pengangkutan, pihak yang terlibat, dan tujuan operasionalnya tetap penting.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses hukum Lebanon, respons pemerintah terhadap permintaan pengembalian bahan peledak, serta kemajuan kesepakatan yang mengatur persenjataan Hezbollah dan kehadiran pasukan Israel.
Di tengah konflik yang belum mereda, kasus ini berpotensi menjadi ujian penting bagi kemampuan pemerintah Lebanon menyeimbangkan penegakan hukum, keamanan nasional, dan upaya mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan.
Comment