LONDON — Etika tak tertulis di moda transportasi publik Inggris—seperti menyepadankan pandangan mata secukupnya dan meminimalisasi interaksi—kini menghadapi tantangan baru seiring maraknya perilaku penumpang yang memutar video atau musik dengan pengeras suara (speaker) perangkat genggam tanpa menggunakan headphone.
Laporan dari The New York Times menyoroti langkah tegas Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, yang mengumumkan kampanye nasional untuk menindak apa yang ia sebut sebagai “salah satu hal paling mengganggu di transportasi umum.”
Ketentuan Aturan Baru dan Implikasi Denda Bagi Pelanggar
1. Instruksi Penggunaan Headphone dan Sanksi Penurunan Penumpang
Melalui kebijakan baru ini, pemerintah mengimbau seluruh penumpang kereta untuk selalu menggunakan headphone saat menikmati konten audio visual. Petugas berwenang diberi hak untuk meminta penumpang yang melanggar agar keluar dari rangkaian kereta atau mengenakan sanksi denda di tempat.
2. Denda Hingga 100 Poundsterling di Moda Bus Kota
Guna menekan perilaku antisosial ini, pemerintah mempublikasikan kembali regulasi daerah yang memungkinkan otoritas lokal menjatuhkan denda hingga 100 poundsterling (sekitar Rp2,1 juta) bagi penumpang yang memutar musik dengan volume keras di dalam bus publik.
“Kebijakan ini dirancang untuk mengembalikan kenyamanan dan rasa saling menghargai antarpenumpang di dalam moda transportasi massal,” pukas laporan The New York Times.
Pro dan Kontra dari Komuter London: Antara Dukungan dan Realitas Pengawasan
Langkah tegas pemerintah ini menuai beragam tanggapan dari warga komuter di London yang mengandalkan jaringan Underground dan bus merah khas kota tersebut:
-
Dukungan Atas Kenyamanan Publik: Sejumlah komuter senior menyambut baik upaya pemerintah. Mereka menilai bahwa inisiatif ini mengambil alih beban warga yang selama ini enggan menegur langsung penumpang tidak sopan karena khawatir memicu konflik.
-
Tantangan Implementasi Petugas Lapangan: Meskipun dinilai positif, wacana ini menimbulkan pertanyaan besar terkait teknis penegakan hukum di lapangan. Sebagian warga meragukan apakah pemerintah akan mengalokasikan anggaran khusus untuk menyiagakan petugas patroli secara rutin di setiap gerbong dan bus.
Comment