Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi: Tiga Dilema DPR dalam Merespons Isu Syarat Ijazah Wapres Gibran

JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) telah menutup pintu yudisial, namun sekaligus melempar bola panas ke ranah politik legislatif.

Dalam kolom analisis Kompas.com, Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta, Prof. Mudhofir Abdullah, menyoroti pertimbangan MK yang menegaskan tidak ditemukannya bukti meyakinkan terkait penyetaraan ijazah luar negeri Gibran setara pendidikan SMA. Kondisi ini menempatkan DPR RI dalam posisi dilematis yang kompleks saat merespons tuntutan masyarakat sipil.

Tiga Dilema Utama yang Dihadapi DPR RI

1. Dilema Konstitusional

DPR memegang hak konstitusional berupa hak angket hingga hak menyatakan pendapat. Namun, penggunaan instrumen tersebut berisiko dituduh sebagai politisasi atas putusan MK. Di sisi lain, jika DPR bertindak pasif atau diam, parlemen dianggap mengabaikan potensi pelanggaran syarat konstitusional jabatan publik.

2. Dilema Representasi Politik

Sebagian besar fraksi di parlemen terikat dalam koalisi pendukung pemerintah. Membuka penyelidikan terhadap Wapres berarti berisiko mengguncang soliditas koalisi pemerintahan. Padahal, desakan aliansi masyarakat sipil agar parlemen menggunakan hak angket kian menguat dari hari ke hari.

3. Dilema Strategis Antara Akuntabilitas dan Stabilitas

Menggulirkan penyelidikan terbuka berpotensi memicu kegaduhan politik yang dinamis. Akan tetapi, menghentikan penelusuran isu ini berisiko meninggalkan preseden buruk bahwa verifikasi administratif calon pejabat negara dapat terlewati tanpa konsekuensi hukum yang jelas.

Kalkulasi Risiko dan Opsi Sikap Politik Parlemen

Dalam teori politik blame avoidance (penghindaran kesalahan), institusi politik cenderung mengambil opsi yang minim risiko publik bagi diri mereka:

• Pilihan Kompromi Komisi II: Memanggil penyelenggara pemilu (KPU/Bawaslu) serta kementerian terkait untuk mengalihkan pembenahan aturan ke dalam pembahasan revisi RUU Pemilu mendatang.

• Opsi Jalur Tengah (Pansus Angket Terbatas): Menggunakan hak angket yang difokuskan pada penelusuran verifikasi administratif tanpa langsung bermuara pada proses pemakzulan, guna memberikan ruang klarifikasi yang adil bagi publik maupun pihak Gibran sendiri.