Pemerintah mulai bergerak cepat mengubah tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia dan antara resmi menunjuk mantan petinggi perusahaan tambang global sebagai bos BUMN baru yang akan mengelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Langkah ini disebut untuk menghentikan kebocoran devisa dan praktik curang ekspor yang selama ini merugikan negara. Pemerintah Indonesia resmi mengambil langkah besar dalam mengatur ulang ekspor sumber daya alam nasional. Melalui Danantara Indonesia, pemerintah menunjuk Luke Thomas Mahoni sebagai
direktur utama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. Luk Mahoni sebelumnya dikenal sebagai mantan direktur PT Fail Indonesia Tbk, salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia. Penunjukan eksekutif tambang global ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius membangun sistem baru tata kelola ekspor komoditas strategis. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan Luke dipilih karena memiliki rekam jejak dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan PTDSI. Menurut Rosan, Luke juga sudah terlibat
dalam proses pembangunan dan antara sejak awal. Pemerintah sendiri masih mempersiapkan pengumuman lengkap terkait susunan manajemen PTDSI dalam waktu dekat. Pembentukan PTDSI merupakan tindak lanjut dari aturan baru yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Lewat aturan tersebut, ekspor sejumlah komoditas strategis nantinya wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk memperketat pengawasan ekspor, menutup celah
pelarian devisa hasil ekspor, sekaligus mencegah praktik kurang bayar pajak. Pemerintah juga menyoroti praktik under ininvoicing yang selama ini dianggap merugikan negara. Under ininvoicing merupakan praktik melaporkan nilai barang ekspor lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. Akibatnya sebagian keuntungan disebut mengalir ke perusahaan luar negeri dan tidak tercermin penuh di dalam negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan mekanisme baru ini diharapkan membuat seluruh transaksi ekspor
langsung tercatat dalam laporan penjualan perusahaan di Indonesia. Dengan begitu, laporan keuangan emiten di pasar saham dinilai bisa menjadi lebih transparan dan sehat. Purbaya bahkan optimistis kebijakan ini dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek dalam jangka panjang. Namun di tengah optimisme pemerintah, pasar justru memberikan respons berbeda. Pada perdagangan Kamis, indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat turun hingga ke level 6.144. IHSG melemah sekitar 2,76% akibat
tekanan pada saham konglomerasi dan saham-saham Blue chip. Situasi ini menunjukkan bahwa pelaku pasar masih mencermati dampak besar kebijakan baru pemerintah terhadap dunia usaha dan industri ekspor nasional. Kini perhatian tertuju pada langkah dan antara dan PTDSI. Akankah kebijakan baru ini benar-benar mampu menghentikan kebocoran devisa dan praktik curang ekspor atau justru memunculkan kekhawatiran baru di pasar keuangan Indonesia? Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan
bisnis insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi kontan sekarang di App Store atau Play Store.
Komentar