Rencana pemerintah mewajibkan ekspor sawit melalui satu pintu dan antara sumber daya Indonesia atau DSI menyebabkan kepanikan di kalangan petani sawit. Pasca diumumkan oleh Presiden tentang pengetoran ekspor sumber daya alam pada sidang paripurna DPR 20 Mei 2026 lalu. Dalam beberapa hari terakhir harga tandan buah segar atau TBS sawit terus tertekan. Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia, Popsi Mansutus Darto menyebut harga tandan buah segar sawit di sejumlah daerah sentra produksi turun drastis hingga
menyentuh level Rp1.500 per kg. Padahal sebelum pidato tersebut harga tandan buah segar masih berada di angka Rp3.000 hingga Rp3.700 per kg. Artinya harga panen TBS petani sawit anjlok 50 hingga 60% dari harga normal. Namun sehari dan juga 2 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan hal tersebut, telah terjadi penggerusan harga TBS itu antara kurang lebih Rp.000 sampai dengan Rp1.500 per kg ee tandan buah segar sawit. ini tentunya membuat kekisruhan yang sangat besar dari Sabang sampai Merauke, terutama petani sawit yang selama ini
menggantungkan ekonominya itu dari sawit. Mansuetus Darto melanjutkan, anjloknya harga TBS sangat berdampak kepada petani di lapangan yang berjumlah 17 juta orang lebih. Lesunya harga sawit bukan hanya berdampak pada korporasi besar yang bergerak di sektor perkebunan sawit, namun juga para buruh perkebunan. Assenada diungkap Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung. Melalui video yang dikirim ke redaksi CNN Indonesia, Gulat menyampaikan petani sawit saat ini tidak
baik-baik saja pasca peraturan ekspor terbaru pemerintah diumumkan. Pasca ee pidato Bapak Presiden para tanggal 20 Mei yang lalu itu tidak butuh 1 hari. 6 jam kemudian itu harga CO langsung turun dan sangat langsung terdampak kepada harga TBS kami petani sawit yaitu pada tanggal 20 ee Mei lalu sorenya itu sudah turun rata-rata Rp300 sampai Rp400. Nah, tanggal 21 itu sudah turun lagi harga TPS petani sawit rata-rata itu Rp800 dan terakhir pada hari ini penurunan itu antara Rp800 sampai Rp1.500 per kg.
Gulat menjelaskan, petani plasma yang bermitra dengan korporasi masih relatif aman menghadapi penurunan harga TBS karena dijaga oleh penetapan harga dari Dinas Perkebunan wilayah setempat. Namun, petani sawit swadaya terdampak lebih parah. Petani swadaya yang memiliki luas lahan 93% dari total luas perkebunan sawit sebesar 6,8 juta hektar terdampak lebih parah karena mengalami penurunan harga sebesar Rp1.500 per kg. Sebelumnya pasca pidato presiden di DPR RI 20 Mei 2026 lalu, pemerintah melalui
Kementerian Koordinator Perekonomian langsung menggelar sosialisasi penerapan PP ekspor sumber daya alam strategis tersebut. Puluhan pengusaha yang tergabung dalam Kadin, Apindo, dan GAPKI, serta asosiasi terkait lainnya berkumpul untuk mengetahui kejelasan aturan terbaru tersebut pada Kamis, 21 Mei lalu. Dan ee kebijakan ini tentu ee tidak bisa berjalan tanpa adanya kerja sama dan pemerintah tidak membatasi ruang gerak dunia usaha dan juga ee pemerintah melakukan penataan agar kue ekonomi ini bisa dinikmati secara berkelanjutan.
Nah, tentunya ee kepada para pengusaha itu diminta untuk ee bisa juga mengatur periode transisi dan juga ee kontrak-kontrak itu untuk juga dilakukan penyesuaian. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Edi Martono mewanti-wanti kepada pemerintah agar jangan sampai aturan baru yang diterbitkan tersebut malah mengekerdilkan industri sawit yang telah menjadi penopang ekspor dan penghasil divisa nasional selama ini. Begini, ini kan Presiden sudah mengumumkan di DPR, saya rasa ee tidak
akan di anulah apa namanya di kemudian dibatalkan ya. ee oke ini silakan dijalankan misalnya, tetapi tetap harus dilakukan evaluasi secara rutin. Kalau misalnya nanti terjadi dampak yang negatif ya ini ee sebaiknya langsung segera melakukan perbaikan dari PP itu kan begitu. Ini sudah terbukti di 2 hari ini harga di dalam negeri jatuh ya. ee ini beberapa beberapa pabrik-pabrik juga mereka sementara belum menerima karena ini kondisi sangat tidak kondusif kan begitu. Nah, kemudian mereka takut nih
tangkinya juga penuh kan gitu karena mereka tidak bisa menjual seperti itu. Nah, ini yang justru akan menjadi jangan sampai terulang kasus di tahun 2022 waktu penyetopan ekspor ternyata meludak dan merugikan semua negara rugi ee pelaku industri rugi kan gitu rakyat Indonesia dirugikan kan begitu juga tidak ada divisa masuk kan begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, kami mohon kalau memang ini harus dijalankan, tetapi evaluasi harus dilakukan secara rutin dan apabila benar-benar nanti kelihatan ada dampaknya terhadap ee ini
terhadap ee industri ini atau ekspor kita terganggu dalam negeri terganggu sebaiknya harus segera diperbaiki PP ini. Begitu. Edi melanjutkan, jika tujuan PP tersebut untuk mencegah kebocoran, maka sebaiknya pemerintah membuktikan dahulu terjadinya kebocoran ekspor tersebut [musik] di lapangan. Berdasar laporan memang terdapat eksportir produk sawit di bawah GAPKI yang dilakukan pemeriksaan. Namun, hingga kini pihaknya belum mendapatkan kejelasan bukti terjadinya kebocoran jumlah ekspor sawit yang merugikan
keuangan negara. Berdasarkan rilis resmi GAPK pada 13 Maret 2026, produksi crude palm oil atau CPU Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai 51,66 juta ton atau meningkat 7,26% [musik] setara 3,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, total produksi CPO dan PKO atau Palm Carnel Oil tercatat sebesar 56,55 juta ton atau terjadi kenaikan sebesar 7,18%. Dari sisi perdagangan, ekspor sawit Indonesia sepanjang tahun 2025 juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat. Volume ekspor mencapai 32,34
juta ton atau naik 9,51% dengan nilai menembus 35,87 miliar dolar Amerika. Angka tersebut melonjak 29,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Agung Happy Maranata Jakarta.
Komentar