Protes China Chamber of Commerce in Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi sinyal serius terhadap persepsi investor asing atas iklim usaha di Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina, [musik] Wijayanto Samirin mengatakan ketidakpastian regulasi dan penegakan hukum yang tidak konsisten selama ini menjadi hambatan utama bagi investor untuk berekspansi di Indonesia. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, sektor swasta bisa menahan ekspansi dan memperlambat pertumbuhan
ekonomi nasional. Wijayanto juga menilai sentimen negatif tersebut dapat mempengaruhi persepsi risiko Indonesia di mata investor global, termasuk menjelang penerbitan Pandabon pada Juni 2026. Ia mengingatkan investor bisa meminta imbal hasil lebih tinggi karena menilai risiko Indonesia meningkat. Sementara [musik] itu, Economia Yusuf Rendy Manilet menilai langkah Kadin Cina menyurati langsung Presiden menunjukkan tingkat frustrasi investor yang mulai meningkat. Menurutnya, persoalan utama investor
bukan semata aturan yang ketat, [musik] melainkan arah kebijakan yang berubah-ubah dan komunikasi yang dinilai kurang transparan. [musik] Dalam suratnya, Kadin Cina memprotes berbagai kebijakan pemerintah mulai dari kenaikan royalti mineral, [musik] aturan devisa hasil ekspor atau DHDA hingga pemangkasan kuota produksi biji nikel. Mereka juga mengeluhkan perubahan aturan harga patokan mineral yang disebut membuat biaya produksi melonjak hingga 200%. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah tetap
menjaga iklim investasi sekaligus mengedepankan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah memastikan kebijakan yang diambil bertujuan menjaga keseimbangan antara investasi, penerimaan negara, dan keberlanjutan industri nasional. Keputusan bisnis terbaik datang dari [musik] data, bukan tebakan. Mudah berlangganan bisnis insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi kontan sekarang di App Store [musik] atau Play Store.
Komentar