Ya, sementara itu, Presiden Prabowo Subianto geram R15.400 triliun hasil kekayaan alam Indonesia hilang, dimanipulasi, bahkan dicuri dengan berbagai modus transaksi perdagangan. Melalui kebijakan baru, Presiden berharap devisa kekayaan alam Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai negara apa Indonesia ini, Saudara sekalian. Ada under ininvoicing, ada undering, ada transfer pricing. Saudara-saudara,
banyak di antara kalian senyum. Mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, Saudara-saudara sekalian, kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Kebisa Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan aturan teknis turunan dari peraturan pemerintah mengenai tata
kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Regulasi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat guna mendukung implementasi kebijakan tata kelola ekspor baru pemerintah. Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan aturan teknis turunan dari peraturan pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam melalui Danantara Sumber Daya Indonesia atau BUMN ekspor. Aturan teknis tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan Menteri Perdagangan. Regulasi ini ditargetkan rampung dalam waktu dekat
guna mendukung implementasi kebijakan tata kelola ekspor baru pemerintah. Dalam keterangannya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan permendak tersebut akan mengatur tata niaga ekspor untuk tiga komoditas utama, yakni kelapa sawit, batubara, dan paduan besi. Selain mengatur mekanisme ekspor, pemerintah juga tengah menyiapkan skema baru terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation, khususnya untuk komoditas sawit. Nantinya kewajiban DMO tidak lagi dibebankan langsung kepada
pelaku usaha, melainkan akan dialihkan kepada Danantara sebagai eksportir pengganti. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran dan antara sumber daya Indonesia dalam tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam nasional. BPI dan Antara Indonesia memastikan PT dan Antara Sumber Daya Indonesia selaku BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai badan usaha yang akan mengambil alih peran utama ekspor komoditas strategis akan membeli komoditas dari para pengusaha sesuai dengan harga pasar yang
berlaku. Ya, menurut Managing Director Stakeholders Management and Communications dan Antara Indonesia, Rohan Hafas, untuk sementara PTDSI akan mulai melakukan pembelian tiga komunitas utama, yakni batuara, CPO, dan Fero Aloy dan dijual di pasar internasional mulai 1 Januari 2027 mendatang. Rohan menyebut selama ini sudah ada harga acuan untuk ketiga komunitas tersebut. Namun beberapa perusahaan kerap menjualnya di bawah harga pasar. Hal ini dinilai merugikan negara dari sisi pelaporan pajak hingga potensi
penyimpanan uang hasil ekspor di luar negeri. Komoditas-komitas saat ini apalagi batu bara, sawit itu sudah ada ee apa namanya? bursanya mungkin secara internasional harga CPO sudah ada, harga minyak mentah sudah ada brand atau apa gitu ya. Jadi ini juga akan mengacu ya. Sementara itu CEO dan antara Rusan Ruslani ini memastikan pemerintah tetap menghormati kontrak ekspor jangka panjang yang telah disepakati pelaku usaha. Meski kini mekanisme baru ekspor sumber daya alam melalui PT dan antara sumber daya Indonesia tengah disiapkan.
Ya pemirsa, menurut Rosan ini pemerintah memahami banyak eksportir termasuk perusahaan BUMN telah memiliki kontrak penjualan jangka panjang dengan pembeli luar negeri sehingga implementasi kebijakan baru tidak akan langsung mengubah perjanjian yang sudah berjalan. Meski demikian, Rosan menegaskan pemerintah tetap akan melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi praktik under invoicing atau penetapan harga ekspor di bawah harga pasar internasional. Menurutnya, dalam kontrak ekspor jangka panjang, harga komoditas umumnya tidak
ditetapkan secara permanen sejak awal kontrak, melainkan mengikuti perkembangan indeks harga global saat transaksi berjalan. Pokoknya kita akan menghormati semua kontrak yang ada ya. Tapi yang kita lihat kan biarun mereka kontrak jangka panjang tapi penentuan pricingnya, harganya itu kan tidak ditentukan pada saat itu. Jadi pada saat nanti kontrak itu mulai berjalan ya. Nanti kalau kita lihat apabila kontrak itu di bawah ee indeks pasar dunia yang di mana sekarang yang yang berjalan ya tentu kita akan ee
melakukan review atas yang saya sampaikan kita akan menghormati theity of the contrakisa Menteri SDM Bahlilah Hadalia memastikan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam hanya akan diterapkan pada komoditas strategis di sektor mineral dan batuara. Adapun sektor minyak dan gas bumi tidak termasuk dalam cakupan kebijakan ini. Ya, pemirsa, Menteri Bahlil menegaskan kebijakan untuk sektor migas ini guna menjamin kepastian aturan yang ada di dalam negeri. Lantaran sebagian besar penjualan migas dilakukan untuk
kebutuhan dalam negeri. Sementara penjualan ke pasar ekspor umumnya telah terikat kontrak jangka panjang. Bahlil menekankan kebijakan ekspor satu pintu ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara guna mencegah terjadi under invoicing dan transfer pricing yang selama ini terjadi. Nah, dalam imp dalam ee kaitannya dengan itu untuk implementasinya di sektor migas tidak kita kenakan. Kenapa? Karena yang pertama hampir semua penjualan migas ini kan di
dalam negeri dan untuk ke luar negeri itu kan kita sudah melakukan kontrak jangka panjang dan itu hampir dapat dipastikan tidak ada transfer pricing ataupun under envoicing. Yang lain lagi adalah ini sudah terjadi kesepakatan pada saat sebelum pod negosiasi pemerintah dengan ya sementara itu. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap setiap pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Prabowo bahkan mempersilakan masyarakat, anggota DPR hingga kepala daerah untuk ikut mengawasi pelaksanaan
program MBG termasuk memeriksa langsung dapur-dapur penyedia makanan. Ya, pemirsa Prabowo meminta setiap dugaan penyimpangan segera dilaporkan agar dapat langsung ditindaklanjuti pemerintah. Presiden menekankan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan program prioritas tersebut. Menurutnya, program MBG menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus dikelola secara benar dan transparan. Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur.
Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, Bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera. akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak.
Komentar