Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memberikan klarifikasi resmi terkait kabar yang menyebut guru non ASN akan dilarang mengajar mulai tahun 2027. [musik] Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani menegaskan bahwa informasi itu [musik] merupakan misin informasi. Nunuk menjelaskan pemerintah masih sangat membutuhkan peran guru non ASN untuk menutup kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Menurutnya, saat ini terdapat lebih dari 200.000 Ibu buku guru nonon ASN yang
terdata di Dapodik dan masih [musik] aktif mengajar di sekolah negeri. Hal ini disampaikan Nunuk pada Selasa, 5 Mei 2026 pagi. [musik] [musik] Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, Kemendikdas telah menerbitkan surat edaran nomor 7 tahun 2026. Aturan ini menjamin perpanjangan masa kerja serta sistem penggajian guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Langkah ini diambil agar PEMDA memiliki dasar resmi untuk tetap mempertahankan dan memperpanjang penugasan para guru non ASN. Dalam kebijakan tersebut terdapat tiga
skema pemberian insentif dan tunjangan bagi guru non ASN. [musik] Berikut tiga skema pemberian insentif dan tunjangan bagi guru non ASN. [musik] [musik] Sementara itu terkait kondisi setelah Desember 2026, Nunuk mengatakan kementerian sedang menyusun skema penugasan baru bagi guru non ASN. Peran mereka akan tetap diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai wilayah, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nunuk juga kembali menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan nasib guru non ASN
dan menyatakan tidak ada rencana untuk merumahkan mereka. Ia mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir karena pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap keberlangsungan peran para guru tersebut. [musik] [musik] [lonceng]
Komentar