Kebijakan APBN saat ini dinilai tidak sesuai dengan yang seharusnya ditentukan karena alokasi anggaran yang cukup besar pada beberapa proyek nasional tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa menuntut agar program-program yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Aspirasi ini telah disampaikan langsung kepada pihak eksekutif, termasuk Menteri terkait dan kepala badan yang bersangkutan.
Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa berlangsung di berbagai daerah sebagai bentuk protes. Di Yogyakarta, Aliansi BEM menyuarakan delapan tuntutan utama, antara lain evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan terhadap koperasi Desa Merah Putih, penurunan harga BBM, perbaikan tata kelola fiskal dan keuangan negara, serta reformasi dan revisi undang-undang Polri. Mahasiswa juga menyoroti praktik intimidasi terhadap aktivis prodemokrasi serta mendesak disahkannya peraturan perlindungan aktivis.
Sementara itu, di Jakarta, gabungan mahasiswa dari berbagai universitas melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap program-program yang menyerap anggaran besar namun minim dampak. Mahasiswa juga menuntut agar DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah secara lebih efektif. Perwakilan pimpinan DPR RI telah menerima dan berdialog dengan mahasiswa, serta berjanji untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan berkoordinasi bersama kementerian terkait.
Dalam diskusi mengenai respons pemerintah dan DPR, Muhammad Abid dari BEM UI menyampaikan bahwa mahasiswa merasa tuntutan mereka belum sepenuhnya didengar. Mereka mengkritik pengerahan aparat dalam pengamanan aksi dan merasa pemerintah hanya memberikan respons performatif. Mahasiswa menuntut pemerintah untuk mengakui kesalahan terkait kebijakan populis seperti program MBG yang dinilai sarat masalah, termasuk dugaan korupsi dan tata kelola yang tidak tepat. Mereka juga mendesak DPR untuk menggunakan hak angket guna melakukan audit terhadap kebijakan eksekutif.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar menyatakan bahwa DPR menghargai aksi mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi negara. Ia menegaskan bahwa DPR telah berupaya menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah dan proses evaluasi sedang berjalan. Meskipun diakui ada kendala teknis dan birokrasi, DPR berkomitmen untuk tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk efisiensi anggaran dan ketersediaan BBM subsidi, guna memastikan kebijakan tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komentar