Sebanyak 55.000 buruh di Bekasi terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) buntut mahalnya harga gas industri. Ribuan buruh tersebut dipastikan terkena PHK dalam kurun waktu 10 hari jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah.
Peringatan terkait gelombang PHK itu disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, pada Selasa, 23 Juni. Andi mengatakan jika dalam waktu 10 hari ke depan persoalan gas industri tidak segera diselesaikan, maka ribuan buruh akan kehilangan pekerjaan. Menurut Andi, terdapat dua perusahaan besar di Bekasi yang terdampak persoalan gas industri, salah satunya adalah Granito, sementara Mulia Keramik dan Mulia Glass disebut akan menyusul. Adapun harga gas industri yang sebelumnya berkisar 6 dolar AS per MMBTU kini telah mencapai sekitar 23 dolar AS per MMBTU.
Andi memastikan jika dalam 2 hingga 3 hari ke depan belum ada langkah konkret dari pemerintah, maka gelombang PHK tidak akan bisa dihindari. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, langsung menelepon Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri. Dasco menelepon Dirut Pertamina saat berpidato di Rakernas KSPSI 2026. Dasco menanyakan solusi atas harga gas industri yang berpotensi berdampak pada ancaman PHK ribuan buruh. Dalam telepon tersebut, Simon memastikan Pertamina akan segera berkoordinasi melakukan langkah-langkah penyesuaian untuk mendukung sektor industri.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, juga turut merespons ancaman PHK puluhan ribu buruh di Bekasi. Said Iqbal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh tutup mata terkait persoalan tersebut. Ia menekankan kekhawatiran yang luar biasa dan menyoroti ironi Indonesia sebagai penghasil LNG terbesar namun kekurangan gas di dalam negeri karena diekspor.
Dalam pidatonya, Sufmi Dasco Ahmad juga membahas situasi global yang mempengaruhi negara, termasuk isu perang dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Ia mengajak buruh untuk tetap bersatu dan kompak menjaga pemerintahan serta kestabilan ekonomi. Ia juga menyinggung mengenai isu pemadaman listrik yang diduga akibat manajemen pengadaan batu bara dan telah mengoordinasikannya dengan pihak terkait di ESDM.
Said Iqbal menambahkan bahwa KSPI akan terus bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh melalui tata kelola yang baik. Ia juga menyebutkan adanya potensi PHK di dua perusahaan otomotif di Jawa Timur dan menyatakan akan melakukan mitigasi serta menggunakan jalur internasional melalui serikat buruh Jepang untuk mencegah perusahaan memindahkan operasional ke Vietnam.
Komentar