Saat ini, di media sosial sedang ramai diperbincangkan soal penolakan dan protes warga yang mengaku didatangi petugas sensus ekonomi 2026. Permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah pertanyaan yang dianggap terlalu sensitif dan petugas yang datang hanya menunjukkan kartu identitas tanpa adanya surat tugas resmi.
Dalam diskusi bersama pengamat sosial Rissalwan Habdi Lubis, dibahas bahwa terdapat dua permasalahan utama yakni metodologi yang digunakan serta waktu pelaksanaan yang dianggap kurang tepat. Di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit, dengan angka PHK yang meningkat dan peluang usaha yang menantang, pemerintah dinilai kurang sensitif dalam melakukan pendataan ekonomi dengan metode yang dianggap masuk ke ranah pribadi.
Secara metodologi, kapasitas petugas di lapangan juga menjadi catatan karena banyak yang dinilai tidak mampu menjelaskan maksud dan tujuan sensus dengan memuaskan. Pertanyaan mengenai kekayaan dan aset dinilai terlalu vulgar, di mana seharusnya pemerintah bisa menggunakan proksi data seperti pengeluaran atau konsumsi untuk mendapatkan gambaran status ekonomi responden tanpa harus menanyakan hal-hal yang bersifat sangat personal.
Narasi yang dibangun oleh pihak berwenang dan petugas juga disorot karena kontraproduktif. Alih-alih memberikan rasa aman, beberapa konten petugas justru terkesan pamer akan pekerjaannya, sementara narasi dari BPS yang menyoroti keuntungan pengusaha online membuat masyarakat curiga. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman publik akan tujuan sensus karena narasi yang digunakan keliru dan tidak membangun kepercayaan.
Untuk kedepannya, pemerintah disarankan untuk lebih peka dengan menggandeng lembaga riset atau perguruan tinggi lokal yang lebih berpengalaman dalam melakukan penelitian bersama masyarakat. Sensus ekonomi seharusnya dilakukan dengan basis data yang jelas, sehingga petugas tidak perlu mendatangi rumah yang tidak memiliki unit usaha secara acak. Dengan memperbaiki pendekatan komunikasi dan metodologi yang lebih profesional, diharapkan partisipasi publik dapat meningkat demi akurasi data negara.
Komentar