JAKARTA, INDONESIA — Tindakan kepolisian Prancis dalam menangani gelombang demonstrasi pelajar menuai sorotan setelah sejumlah remaja mengalami luka serius. Kasus-kasus tersebut memicu tuntutan agar pemerintah meninjau penggunaan peluru karet, granat gas air mata, dan senjata pengendalian massa lainnya.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian melibatkan Eden, remaja berusia 14 tahun yang mengalami patah rahang dan sejumlah gigi hancur setelah terkena granat gas air mata yang ditembakkan dari jarak dekat. Menurut keluarga dan pengacaranya, insiden itu terjadi saat demonstrasi pelajar di Saint-Ouen-l’Aumône, kawasan di pinggiran Paris.
Keluarga Eden mengajukan pengaduan atas dugaan percobaan pembunuhan. Sementara itu, petugas yang diduga menembakkan granat tersebut telah menjalani penyidikan formal atas dugaan kekerasan oleh aparat yang mengakibatkan cacat atau kerusakan permanen.
Kasus ini merupakan satu dari 24 perkara terkait penanganan demonstrasi yang sedang diperiksa Inspektorat Jenderal Kepolisian Nasional Prancis (IGPN), menurut laporan Reuters pada 10 Oktober 2026.
Demonstrasi Pelajar Prancis Picu Pemeriksaan terhadap Kepolisian
Gelombang protes yang berlangsung selama lebih dari dua minggu dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kondisi sekolah, termasuk kekurangan tenaga pengajar, ruang kelas yang terlalu padat, dan buruknya fasilitas pendidikan.
Aksi yang awalnya berpusat pada persoalan sekolah kemudian berkembang menjadi perdebatan lebih luas mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat, hak demonstran, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi pelajar.
Remaja 14 tahun mengalami luka serius
Menurut keterangan pengacara keluarga, Eden sedang duduk di tembok sambil melihat ponselnya, beberapa meter dari lokasi demonstrasi, ketika seorang petugas mendekatinya.
Berdasarkan keterangan jaksa setempat, terjadi kontak fisik antara remaja tersebut dan seorang petugas. Seorang petugas lainnya kemudian menembakkan granat gas air mata menggunakan peluncur khusus yang mengenai wajah Eden.
Pengacara keluarga menyatakan bahwa korban mengalami patah rahang dan beberapa gigi hancur. Keluarga juga mempertanyakan penanganan korban setelah kejadian tersebut.
Kepolisian tidak memberikan komentar khusus mengenai perkara itu karena penyelidikan masih berlangsung. Pihak kejaksaan menyampaikan bahwa petugas yang diperiksa mengaku bertindak untuk melindungi dirinya dan rekan-rekannya.
Puluhan perkara masuk penyelidikan IGPN
Reuters melaporkan telah mendokumentasikan 28 kasus cedera yang diduga berkaitan dengan penggunaan kekuatan oleh polisi selama demonstrasi. Sebanyak 15 kasus di antaranya termasuk dalam perkara yang sedang diperiksa IGPN.
Kasus-kasus tersebut mencakup cedera akibat peluru karet, granat kejut, gas air mata, pemukulan menggunakan tongkat, dan tindakan pengendalian massa lainnya.
Sejumlah korban mengalami dampak permanen. Selain kasus Eden, seorang remaja berusia 15 tahun di Lens dilaporkan kehilangan tangan dalam insiden yang diduga melibatkan granat kejut. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez menyatakan penggunaan granat jenis tersebut dihentikan sementara sambil menunggu hasil penyelidikan.
Penggunaan Senjata Pengendalian Massa Diperdebatkan
Kelompok HAM menilai penggunaan senjata berisiko berlebihan
Penggunaan senjata yang disebut less-lethal weapons atau senjata berdaya mematikan lebih rendah menjadi pusat perdebatan di Prancis.
Kelompok pembela hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, serta sejumlah pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengkritik penggunaan senjata tersebut karena berpotensi menyebabkan cedera berat apabila digunakan secara tidak proporsional.
Sebagian peneliti juga menilai Prancis memiliki pendekatan pengendalian massa yang lebih agresif dibandingkan sejumlah negara Eropa lainnya dalam penggunaan peluru karet dan granat kejut.
Bagi para pengkritik, cedera permanen yang dialami sejumlah remaja memperkuat tuntutan agar penggunaan senjata tersebut dihentikan atau dibatasi secara ketat.
Serikat polisi membela metode pengendalian massa
Di sisi lain, perwakilan serikat polisi menyatakan bahwa aparat memerlukan pilihan tindakan bertahap untuk menghadapi situasi yang berubah menjadi kekerasan.
Mereka berpendapat bahwa jika seluruh pilihan penggunaan kekuatan nonmematikan dihapus, petugas dapat kehilangan sarana untuk mengendalikan situasi berbahaya tanpa menggunakan kekuatan yang lebih mematikan.
Perdebatan tersebut memperlihatkan perbedaan pandangan antara kelompok yang menekankan perlindungan demonstran dan pihak yang menilai polisi membutuhkan perlengkapan untuk menjaga keselamatan petugas maupun masyarakat.
Ribuan Orang Ditangkap dalam Gelombang Protes
Menurut data otoritas Prancis yang dikutip Reuters, sekitar 200 pelajar mengalami cedera selama gelombang demonstrasi, meskipun pemerintah menyatakan sebagian besar cedera tidak disebabkan oleh tindakan polisi.
Pihak berwenang juga melaporkan sekitar 700 petugas kepolisian mengalami cedera. Sejumlah sekolah mengalami pembakaran atau perusakan, sementara guru dan anggota masyarakat juga dilaporkan menjadi korban kekerasan.
Jumlah penangkapan yang dilaporkan mencapai 6.877 orang, sebagian besar berusia di bawah 18 tahun.
Perbedaan antara laporan pemerintah, kesaksian korban, dan hasil pemeriksaan hukum membuat penyelidikan independen menjadi penting untuk menentukan penyebab setiap insiden dan apakah penggunaan kekuatan telah sesuai dengan aturan.
Dampak Politik Menjelang Pemilihan Presiden 2027
Gelombang demonstrasi ini menambah tekanan terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron menjelang pemilihan presiden Prancis pada 2027.
Ketidakpuasan terhadap kondisi sekolah kini beririsan dengan perdebatan mengenai hak sipil, akuntabilitas aparat, dan kepercayaan generasi muda terhadap institusi negara.
Perdana Menteri Sébastien Lecornu menggambarkan demonstrasi tersebut sebagai salah satu gelombang aksi pelajar paling keras dalam beberapa dekade. Namun, penilaian atas tindakan aparat dan para demonstran tetap harus didasarkan pada bukti dan hasil penyelidikan masing-masing perkara.
Apa yang Perlu Diperhatikan dari Kasus Ini?
Perkembangan kasus di Prancis akan bergantung pada hasil penyelidikan IGPN, proses hukum terhadap petugas yang diperiksa, dan keputusan pemerintah mengenai penggunaan senjata pengendalian massa.
Bagi pemerintah, tantangannya adalah menjaga keselamatan publik tanpa menimbulkan cedera yang tidak proporsional. Bagi kepolisian, kasus-kasus tersebut meningkatkan tuntutan agar prosedur penggunaan kekuatan, pelatihan, dan pertanggungjawaban petugas dievaluasi secara terbuka.
Sementara itu, kondisi para korban dan hak pelajar untuk menyampaikan tuntutan secara damai menjadi bagian penting dari perdebatan yang sedang berlangsung di Prancis.
Comment