Aksi begal di Jakarta makin meresahkan hingga TNI ikut turun tangan. Kodam Jaya bahkan mengerahkan batalion tempur untuk patroli bersama polisi. Tapi langkah ini justru memicu perdebatan panas. Apakah memburu begal memang tugas TNI? Tentara Nasional Indonesia melalui Kodam Jaya resmi ikut memburu pelaku begal yang marak terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kepala Penerangan Kodam Jaya Led Col ARH Nur Iskak mengatakan pihaknya telah menurunkan personel TNI untuk
melakukan patroli bersama aparat kepolisian. Tak hanya melibatkan Koramil dan Kodim, [musik] Kodam Jaya juga mengerahkan satuan batalion tempur dalam operasi tersebut. Langkah ini [musik] dilakukan untuk mendukung tim pemburu begal yang dibentuk Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Menurut Kodam Jaya, kehadiran TNI di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi warga. Namun, keterlibatan TNI dalam memburu begal justru memicu pro dan kontra.
Pengamat militer Mufti Makarim menilai tugas memburu pelaku kriminal bukan bagian dari tugas pokok dan fungsi TNI. Menurutnya, penegakan hukum sepenuhnya menjadi domain kepolisian. Ia juga menyoroti potensi persoalan hukum jika terjadi kesalahan tindakan di lapangan. Sebab Undang-Undang TNI tidak mengatur tentara untuk menangani kriminalitas biasa seperti begal. Mufti menegaskan TNI seharusnya hanya dilibatkan jika ancaman sudah berada di luar kapasitas polisi. Contohnya seperti ancaman bersenjata di
wilayah laut atau kawasan perbatasan negara. Pendapat serupa juga disampaikan pengamat militer Ari Santoso. Ia mengatakan pengerahan TNI seharusnya fokus menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara, bukan kriminalitas jalanan. Menurut Aris, fenomena ini bisa menimbulkan kesan bahwa militer mulai masuk ranah sipil yang menjadi domain kepolisian. Karena itu, ia meminta ada ketegasan dari pimpinan TNI maupun Polri agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Meski begitu, pemerintah memiliki pandangan berbeda.
Menteri Pertahanan Sejafri Syamsuddin menyebut tingginya angka kriminalitas seperti begal menjadi salah satu alasan pemerintah membentuk 750 batalyon baru hingga tahun 2029. Menurut Jafri, kehadiran batalion di sejumlah daerah terbukti mampu menurunkan angka kriminalitas lebih dari 50%. Batalion tersebut nantinya juga akan menjalankan patroli wilayah dan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan atau sis kamling. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjaga keamanan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara.
Namun perdebatan soal batas peran TNI dan Polri diperkirakan masih akan terus berlanjut. Keputusan bisnis terbaik datang dari [musik] data bukan tebakan. Mudah berlangganan bisnis insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi kontan sekarang [musik] di App Store atau Play Store.
Komentar