Saatnya Anda menyaksikan [musik] Kompas bisnis, Saudara bersama saya Yan Rahman. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan peran Bea cukai akan tetap sama meski sejumlah komoditas ekspor akan dilakukan oleh Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Purbaya bilang belum ada perintah Presiden untuk menghilangkan fungsi bea cukai. Menurut Purbaya, bahkan Presiden Prabowo Subianto berniat untuk memperkuat bea cukai, yakni dengan pembenahan kinerja serta pencopotan jabatan petinggi yang dianggap tidak
bisa bekerja. Seperti biasa. Bedanya apa? Memang kan itu kan pelaporan segala macam ke sana nanti ee ya dia yang melakukan trading tapi kan ekspor impor yang periksa cukai kan masih jadi bukan berarti fungsi bea cukai hilang. Ada yang bilang seperti itu, tapi saya belum pernah dapat petunjuk Bapak Presiden tentang itu. Dan Presiden sepertinya belum pernah mendiskusikan itu ke depannya. Justru dia bilang kan kita perkuat gaya cukai. Berarti masih sama masih sama tapi akan diperbaiki lagi seperti dalam pidato Bapak Presiden itu.
Kalau enggak becus katanya kepalanya masih dicopotkan. Saudara, kebijakan ekspor SDA Satu Pintu tak luput dari sorotan sejumlah lembaga pemeringkat yang memberikan peringatan akan risikonya. Warning itu datang dari dua lembaga pemeringkat internasional, yakni Mudis dan juga SNP. Di mana mudis menilai sentralisasi ekspor bisa berdampak negatif bagi perusahaan tambang karena pasar berisiko jadi kurang fleksibel akibat kontrol negara yang semakin besar. Sementara SNP menyoroti berapa hal seperti tenggat waktu implementasi
yang terlalu singkat justru meningkatkan risiko gangguan perdagangan. Arus ekspor yang sudah berjalan berpotensi terganggu terutama jika BUMN tunggal belum siap secara operasional. Kemudian yang kedua, indikator tekanan ke ekspor dan neraca pembayaran juga jadi sorotan karena jika gangguan terjadi, ekspor dan penerimaan devisa bisa tertahan. Ini langsung berdampak ke penerimaan pemerintah dan raca pembayaran Indonesia. Selain itu, SNP juga menyebutkan faktor-faktor ini menciptakan ketidakpastian lebih besar
terhadap prospek peringkat kredit Indonesia. Kalau perubahan kebijakan ini menurunkan kepercayaan bisnis, investasi pun bisa ikut terdampak. Ada tiga komoditas utama, Saudara, yaitu minyak kelapa sawit, batu bara, dan juga paduan besi atau feroi. Dalam pidatonya di DPR, Presiden bilang ketiga komoditas ini menghasilkan devisa sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp1.100 R triliun per tahun 2025 dengan rincian 23 miliar dolar Amerika Serikat untuk minyak kelapa sawit atau setara Rp409 triliun, batubara 30 miliar dolar,
Amerika Serikat atau lebih dari Rp533 triliun dan paduan besi atau fero alloy sebesar 12 hingga 16 miliar dollar Amerika Serikat atau setara 213 hingga Rp287 triliun. Saudara, peraturan ekspor SDA Satu Pintu jadi sorotan lembaga pemeringkat dunia mudis dan juga SNP. Seberapa relevan kekhawatiran petani dan pengusaha sawit serta lembaga pemeringkat internasional ini terhadap skema baru yang harus melalui dan antara sumber daya Indonesia. Kompas Bisnis tanya langsung kepada guru besar Fakultas Ekonomi
Universitas Airlangga, Prof. Rahma Gavni. Prof. Gavni, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Mas. Kabar baik. Alhamdulillah. Prof. Terkait tadi yang saya bahas sebelumnya, pertama tentu kita ee apresiasi terlebih dahulu niat baik dari pemerintah yang ingin menyelamatkan devisa negara dari praktik-praktik curang under invoicing yang selama ini telah merugikan hingga lebih dari Rp15.000 triliun dalam 3 dekade. Namun pertanyaannya Prof. Kalau permasalahannya di under invoicing dan juga transfer pricing, menurut Anda
apakah membentuk BUMN baru adalah solusi atau justru seharusnya benahi dulu sistem yang sudah ada sekarang? Ya, pertama saya harus mengapresiasi dulu sama pemerintah bahwa langkah pemerintah ini Mas Yan untuk mendirikan DSI sebagai single gekkeeper ekspor ini sebenarnya memang dipicu oleh akumulasi kerugian negara gitu ya akibat eh underground ekonomi. Salah satu di dalam indikator underground ekonomi itu adalah praktiknya under invoicing. Tapi kan tidak hanya pada under invoicing aja, tapi ada corruption, ada ilegal eh
logging, ada ilegal fishing, ada premanisme, pokoknya lengkaplah, komplit gitu loh, Mas Yan. Nah, tentunya eh di dalam praktik under invoicing ini bahwa eh pemerintah itu menerima laporan eh nilai ekspor itu lebih rendah dari harga pasar dan juga ada trans eh transfer pricing yang telah lama menjadi ee lubang hitam memang dalam neraca perdagangan kita. Nah, memang Mas Yan ee selama ini penyakit kronis dalam ekosistem perdagangan luar negeri itu ee memang berada pada ego sektoral ya. Nah, kebijakan [berdehem]
ekspor ee ini sebenarnya seringkiali tumpang tindih masian dan terjadi apa ya ee apa namanya terfragmentasi gitu ya di antara berbagai kementerian dan juga ee lembaga lembaga yang mulai dari ee apa yang saya lihat contohnya misalnya kementerian teknis, terus terus juga otoritas perdagangan, terus hingga lembaga pembiayaan ee ekspor itu sendiri. Nah, akibatnya memang para pelaku usaha ini sering terjebak dalam ee labirin birokrasi ya yang tidak efisien, artinya terkotak-kotak gitu, Mas. Nah, ini adalah ee mungkin juga
bisa terjadi koordinasi yang lemah dan juga ee strategi pasar yang berjalan sendiri-sendiri gitu, Mas. Nah, memang secara teoritis, Mas Yan, ee mengkonsolidasikan kekuatan ekspor ke dalam ee DSI ini atau ke dalam danantara ini sebenarnya adalah jawaban logis. untuk menciptakan satu pintu yang kokoh dan juga kompetitif di kancah ee global gitu ya. Namun masihan di balik janji efisiensi tersebut itu sebenarnya membayangi sebuah risiko sistemis gitu ya yang tidak kalah ee hemat saya sangat mengkhawatirkan yaitu adalah ancaman
monopoli dan juga adanya sentralisasi kekuasaan ekonomi. Nah, kenapa? karena menyatukan fungsi pembiayaan, e manajemen investasi dan eksekusi ekspor dalam satu payung besar itu sebenarnya Mas Yan itu menciptakan entitas yang dominan artinya to big to fail. Nah, kekhawatiran inilah Mas Yan bukan tanpa alasan sebenarnya ee sebenarnya kalau saya lihat eh walaupun kalau kita lihat ya tanpa mekanisme check and balance yang ketat misalnya gitu ya, terus juga badan ini juga berisiko menjadi monster birokrasi hemat saya Mas Yan yang juga
ee monster birokrasi yang baru dan kaku sekali rigid gitu. Nah, ini adalah rentan terhadap apa? yaitu terhadap konflik kepentingan antara misi komersil dan pelayanan publik. Serta juga di sini ee berpotensi juga mematikan fleksibilitas pasar yang selama ini itu digerak digerakkan oleh sektor swasta Masian. Nah, memang ee yang saya lihat ada beberapa masalah fundamental Mas yang yang saling berkelindang di sini. Pertama adalah ee mengenai dualisme kepentingan. Nah, di sini pertama muncul Mas Yan dari ee apa ya yang saya amati
itu struktur danantara itu sendiri ya, mohon maaf. Jadi ee begini, sebagai badan pengelola investasi ya yang juga memegang kendali ekspor satu pintu ini atau DSI ini ada garis yang kabur Mas antara fungsi pemerintah sebagai regulator. Ee kalau fungsi pemerintah sebagai regulatornya apa? Penjaga gawang devisa kan. He. Nah, dan juga ada fungsi sebagai operator, Mas. Ee ini ee kalau fungsi operator ini adalah entitas bisnis yang mengambil ee profit gitu, Mas Yan. Nah, bagi pengusaha ini tentunya ee dapat
menciptakan ketidakpastian apakah DS itu hadir untuk membantu efisiensi nasional misalnya atau justru menjadi kompetitor yang mengambil porsi margin pengusaha. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang saya lihat itu adalah tumpang tindih aturan. Jadi, sebelum ada DSI, urusan ekspor ini sudah melibatkan banyak tangan, Mas Yan. Artinya ada Kementerian ESDM ya dengan sistem ee EPNBP-nya gitu ya. Ada Kementerian Perdagangan, ada Bea Cukai Cisanya ya, hingga juga ee termasuk di dalamnya Bank Indonesia
untuk DHE-nya, Mas. Nah, memasukkan DSI ee di tengah-tengah sistem yang sudah ada ini sebenarnya bukan menggantikan sepenuhnya, tapi menambah lapisan baru yang seringkiali Mas Yan ini adalah justru memperumit birokrasi ketimbang penyederhanaannya. Itu hemat saya sih gitu ya. Jadi ini yang membuat proses terasa ee secara administrasi gitu ee ee secara administratif artinya kurang fleksibel dan kurang efisien. Nah, yang ketiga ee ini masalah akurasi data dulu, Mas. Jadi, yang saya lihat itu akurasi
data di hulu, Mas, ya. Jadi, praktik under invoicing dan transfer price eh pricing ini sebenarnya terjadi karena ada data produksi di tambang atau di hulu itu seringki tidak sinkron dengan data di pelabuhan atau di hilirnya, Mas. Oke. Jadi, ya, jadi jika DS ini hanya membenahi sistem itu di pintu keluar ee atau ekspornya tanpa membenahi akurasi data produksi dan ee pengawasan ee di lokasi tambang, maka lubang hitam itu hanya akan berpindah tempat bukan hilang masian seperti itu. He he. Nah, ee tentunya ee I oke, silakan.
Eh, silakan, Prof. lanjutkan ya. Jadi, gini, jadi ada risiko shok tambahan, Mas. Jadi kalau saya lihat sebenarnya langkah ini ee sangat berisiko dan juga akan memperburuk keadaan di mana kita sekarang mengalami suatu tekanan nilai tukar rupiah yang cukup dalam. Pertama adalah ee pada sentimen intervensi eh sori eh sentimen investasi. Jadi saat investor global itu sedang mencari keamanan atau safe heaven buat aset-asetnya, maka perubahan aturan main yang radikal ini seperti single gate ekspor ini, ini bisa dianggap
sebagai peningkatan risiko regulasi di Indonesia. Nah, ini sebenarnya yang dapat membuat investor berpikir ulang untuk masuk ke sektor tambang dan hilirisasi seperti itu. Yang kedua, Mas Yan ee beban operasional yang ada di ee di tengah tekanan sekarang. Karena saya ee lihat ya Mas Yan ee perusahaan tambang saat ini kan sudah menghadapi kenaikan biaya logistik dan juga energi gitu ya akibat ketegangan global, akibat ee krisis energi. Maka penambahan biaya transaksi atau birokrasi dari DSI ini bisa menekan margin ee keuntungan mereka
di titik kritis, Mas Yan. Sehingga di sini nanti akan mengganggu apa? Rantai pasok, Mas. Jadi memang dunia ini sedang sensitif gitu loh, Mas Yan, terhadap suplly energi dan mineral seperti nikel ee untuk baterai dan sebagainya. Maka jika KDSI ini mengalami kendala teknis, saya yakin sistem IT ini kan pastinya ada suatu ee kendala error atau hambatan administratif dan sebagainya. Ini bisa mengganggu ee jadwal pengiriman global dan merusak reputasi Indonesia sebagai pemasuk yang andal, Mas. I. Oke. Banyak pertanyaan dari pengusaha
tentunya terkait dengan bagaimana regulasi dan juga kepastian terkait dengan peraturan ini. Ee termasuk tadi seperti Prof. Gavmi bilang soal fleksibilitas begitu. Tapi sebelum kita membahas ke sana ee kita bicara dulu Prof. Kalau peraturan ini sukses misalkan jika skema ini betul-betul berjalan dan juga berhasil seberapa besar AK akan berkontribusi terhadap pendapatan negara dan juga pertumbuhan ekonomi? Eh [berdehem] ee gini Mas. Jadi gini, membuat suatu kebijakan itu tidak bisa dalam jangka pendek itu langsung sukses,
Mas. Jadi apalagi di sini adalah ee agak rumit, Mas, gitu, Mas Yan. Ee kenapa kalau saya bilang ee agak rumit? Karena ee kebijakan itu kan harus dibuat dulu, Mas, dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sedangkan DSI kan jangka panjang. Nah, kalau kita mengejar target ee pada pertumbuhan ekonomi 8% untuk tahun 2045 nanti itu ee sori untuk ee beberapa tahun ini misalnya ini saya kira kurang efektif gitu ya walaupun memang ee keinginan pemerintah itu ingin memasukkan divisa yang sangat ee besar kepada Indonesia
gitu Mas. Karena selama ini ee di Tengarai bahwa banyak sekali eksportir yang nakal. Tapi kuncinya begini, Mas. Saya kira ee saya kira gini, tidak semua eksportir nakal ya. Ee kenapa kok pemerintah ini tidak mengajak dulu para eksportir duduk bersama seperti itu. Nah, ee menyampaikan bahwa ingin mempunyai kebijakan seperti ini. Nah, terus menyampaikan juga kepada eksportir bahwa saya punya kepastian hukum yang tentunya ini bisa dipercaya untuk Anda bahwa birokrasi saya ini akan memberikan ee apa namanya? ee fleksibilitas dan
sangat simpel. tidak akan menghambat ekspor Anda, tidak akan menghambat pembayaran kredit Anda kepada bank misalnya. Karena kita tahu kan Mas Yan ee sektor pertambangan ini kan banyak kredit ke perbankan, Mas. Nah, saya khawatirkan nanti kalau misalnya pemerintah ini terganggu dalam proses administrasinya, maka ini ee ee para para pelaku usaha di tambang ini dia tidak akan bisa membayar ciciliannya kepada perbankan dan ini juga akan ee mengganggu pada NPL perbankan juga, Mas. Kalau ini tidak terkendali dengan baik,
tidak direncanakan dengan baik. Nah, hemat saya sebenarnya ee dalam jangka pendek dan menengah ini pemerintah itu memberikan suatu nafas dulu kepada pelaku usaha bahwa ee ini adalah kondisi yang kurang baik terhadap ee terutama domestik kita karena ada tekanan terhadap rupiah yang luar biasa. Dan kedua memberikan kepercayaan dulu kepada investor bahwa Indonesia ini dalam jangka panjang akan memperbaiki semuanya mulai dari penegakan kepastian hukumnya, yang kedua itu adalah teknokrasinya, yang ketiga itu adalah meritokrasinya
seperti itu. Sehingga nanti ini yang akan dibaca oleh market, kredibilitas Indonesia dulu. Nah, sehingga ini ee tidak terjadi suatu ee apa istilahnya ee eksternal shock yang luar biasa terhadap kita, Mas. Nah, kalau misalnya dalam pemasukan tadi Mas Yan itu menanyakan seberapa besar ya kalau memang ini dalam jangka panjang diseriusin ya Mas dan juga ada suatu ee konsultasi publik dulu kepada ee para pelaku usaha dan juga memberikan suatu ee gambaran dulu, mengajak dulu para tokoh dan sebagainya
kepada para ekonom dan sebagainya juga untuk memberikan masukan-masukan secara komprehensif dan bagaimana juga ee secara teknis ee mengenai juga apa namanya ee dikaji secara secara komprehensif juga menggunakan ee para ahlinya juga masihan sehingga nanti ini mempersiapkannya itu lebih bagus gitu daripada sekarang mendadak-mendadak karena juga masa transisi ini juga tidak cukup waktunya Mas untuk ee bagaimana juga para pelaku usaha tambang maupun ee sawit ini bisa langsung tune in ke dalam peraturan yang baru ini. Kenapa? Karena
kita harusnya ada dulu ee kajian-kajian secara akademik seperti itu, Mas. Oke. Berarti persiapan matang itu perlu dilakukan, namun ini sudah terlanjur PP-nya dirilis begitu dan juga DS-nya juga sudah dibentuk dan juga tadi Prof. Gami bilang bahwa yang utamanya juga adalah kredibilitas ee Indonesia di mata investor ini harus dikedepankan. Namun dengan adanya skema baru ini sebetulnya secara sederhana siapa sih yang diuntungkan dan siapa juga yang rugi. Namun kita bahas bahas susah jeday Prof. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis.
[musik] Saudara, kita lanjutkan perbincangan soal peraturan ekspor SDA 1 Pintu yang jadi sorotan lembaga pemeringkat dunia mudis dan juga SNP bersama guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga, Prof. Rahma GMI. Prof. GMI. Kalau dari sisi risiko tadi kita sudah membahas panjang lebar. Sebetulnya apa yang akan dihadapi jika memang sistemnya belum matang dan regulasinya belum jelas. Betul. Karena kekhawatiran banyak pihak adalah akan seperti apa semua ini berjalan. Bagaimana nantinya koordinasi
antara pengusaha dan juga buyer melalui DSI? Apakah DSI ini yang nantinya memegang daftar pembeli global yang selama ini dipegang oleh pengusaha ataupun swasta? Nah, ini semua kan ee belum clear. Betul begitu. ee dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak belum jelasan ini apa yang akan dihadapi sebetulnya, Prof? Jadi begini, Mas Ian. Ee kalau yang saya tahu ya bahwa ee tantangan dari implementasinya sebenarnya gitu ya, karena ee kebijakan ini kebijakan yang menurut hemat saya itu terlalu terburu-buru dalam kondisi yang memang
ee kondisi kita yang tertekan. Jadi sebenarnya ee kurang tepat dalam momentum saat ini. Nah, pertama adalah mengenai ee risiko birokrasi tersebut dan juga mengenai kecepatan. Jadi, ada efisiensi gap gitu loh, Mas. Nah, memang eksportir ee ee yang sekarang dialami eksportir itu adalah khawatir. DSI ini akan menjadi suatu lapisan birokrasi yang ee baru yang juga adalah memperlambat proses ee pengapalan. Nah, dalam bisnis komoditas ini keterlambatan pengiriman itu kan sebagai e le time-nya ya, Mas atau atau akan berujung pada ee
biaya eh the morage ya yang sangat mahal gitu. Jadi sistem digital DS itu kan juga belum ee tentu benar-benar matang gitu loh Mas Yan. Jadi ini justru akan mengganggu nanti daya saing ekspor di ee global gitu. Nah, yang kedua Masan kontrak jangka panjang Mas. Nah, ini kan banyak perusahaan tambang itu memiliki kontrak e long term antara 3 sampai 5 tahun dengan ee membeli dari Jepang misalnya, dari Korea, dari China. Maka intervensi DSI ini sebagai perantara baru ee sebagai perantara baru itu adalah berisiko memicu sengketa hukum
internasional. sehingga ini ee jika tidak dimitigasi dengan klausul ee transisi ee khusus yang kuat ini juga akan rentan seperti itu. Nah, tapi mungkin Mas Yan ada juga ee mitigasi yang harus di ee lakukan ee bagaimana melakukan penyesuaian misalnya di sisi keuangan. Ini kan sangat vital sebenarnya Mas Yan. Karena kan kita ekspor itu kan tidak hanya ngomong ini aku jual ee langsung dari perantara dari DSI ke para pembeli sudah beres. Bukan begitu. Karena di sini kan ada yang namanya namanya payment instruction kan
gitu. Jadi contoh ya Mas ada kan ee tambang besar di kita Antam dan PTBA itu kan harus memastikan pembu karena mereka mengubah instruksi pembayaran. Kalau misalnya pembeli luar negeri itu mereka mengubah instruksi pembayaran, maka dana yang biasanya masuk langsung ke rekening perusahaan itu kini jalurnya itu kan dipantau atau dikelola melalui akun yang terintegrasi dengan sistem DSI sehingga untuk memastikan ee DHE parkir di bank domestik ini juga sangat rentan seperti itu. Apa sudah siap seperti itu, Mas
Yan? Nah, kedua itu ada namanya fasilitas trade finance. Nah, jika perusahaan itu memiliki ee pinjaman yang dijamin oleh piutang ekspor misalnya, nah mereka itu kan harus berkoordinasi dulu dengan bank-bank Himbara untuk memastikan bahwa perubahan skema ini melalui DSI akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak pinjaman atau COVID-19 seperti itu. Nah, ini yang menjadi suatu harus bagaimana harus dimitigasi dulu, Mas, hal-hal yang seperti itu karena penyesuaian dokumen bi cukai juga agak ruet gitu kan. terus
juga ee apa adanya suatu renegosiasi dan amandemen kontrak juga ruwet gitu, Mas Yan. Termasuk juga bagaimana ee kita juga harus juga ada mitigasi risiko ee yang jelas gitu ya, Mas Yan. Karena memang ee nanti juga laporan-laporan keuangan ini yang juga harus bagaimana ke depan langsung bisa ee apa itu tune in. Jadi tidak menghambat ee kendala dari bagaimana si eksportir ini ee dalam arus cash flow-nya seperti itu, Mas Yan. Nah, ini yang [berdehem] dihakirkan seperti itu. Dan memang kalau kita lihat
kalau dari sudut pandang fiskal dan perbankan Mas Yan, ee kebijakan DSI ini kan sebagai obat yang dosis tinggi gitu ya. Kenapa dosis tinggi gitu? Pemerintah ini kan tahu ada penyakit kronis gitu ya, ada kebocoran devisa gitu. Tapi obat yang diberikan DSI Satu Pintu ini kan memiliki efek samping gitu, Mas Yan. Oke. Efek samping itu agak keras terhadap iklim investasi dan kepastian hukum Mas Yan. Seperti itu. Oke. Oke. Berarti ee birokrasi yang semakin ruwet juga mungkin dikhawatirkan oleh para pengusaha ini. Namun kalau
pertanyaan sederhananya, Prof. Seperti saya sebutkan tadi sebelum ee menuju ke segmen ini ee dengan diberlakukannya ekspor SDA satu pintu sebetulnya siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan termasuk berbicara soal nasib para petani sawit kecil. Iya. Ya, betul Mas. Yang saya sedih sekarang petani sawit kecil Mas Ian. Karena kita tahu petani sawit ini yang yang dirugikan dulu ya Mas Yan. petani sawit kecil itu kan dia ee apalagi yang swada dia itu tidak mempunyai modal yang ee rigid. Ee tidak ada modal yang dia ee
bisa ee genggam pada saat dia menjual dan dia bisa langsung buat modal kembali. Akhirnya jatuh ke rentir, Mas. Nah, kemarin aja sejak pengumuman DSI itu dilakukan oleh pemerintah, kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah, harga sawit untuk petani kecil langsung anjlok. Kenapa? Karena petani besar ini kan sudah langsung menghentikan produksinya, Mas Yan, gitu. Nah, kan ini saling kalau yang swadaya itu kan saling apa ya, saling ee ee saling memenuhiah gitu, Mas Yan. Nah, tapi Mas Yan ee yang saya lihat memang bagaimanalah ini
pemerintah jangan menjadi suatu ee apa ketakutan tersendiri kepada para rakyatnya sendiri gitu loh ya. Karena rakyat kecil ini Mas Yan ee terutama petani-petani swadaya itu yang ada di Indonesia cukup besar terutama di Sumatera Mas Yan. Dan itu memang kehidupannya itu dari kehidupan ekonominya dari sawit. Jadi kalau ini mengganggu arus ee apa produksinya petani kecil bagaimana dia menyetor hasil ee panennya itu kepada ee penjual misalnya dan sebagainya, kepada konsumen misalnya. Dan itu yang ee hemat saya
pemerintah harus mungkin juga mengecualikan gitu, Mas Yan. Jadi mungkin aturan ini jangan langsung digebyah uyah ee pada semuanya. Jadi ada pertolongan kepada para petani kecil. Artinya apakah petani kecil ini diberikan insentif atau bagaimana seperti itu, Mas Yan. Nah, sedangkan kalau pihak yang diintungkan itu pastinya ada Mas Yan investor besar, korporasi gitu kan. itu kan mereka mendapatkan alternatif pendapatan dana dengan imbalan hasil yang ee atau yil-nya yang seringkiali lebih tinggi daripada deposito konvensionalnya, Mas
Yan. Karena dengan tingkat risiko yang tetap rendah karena diterbitkan atau dijamin oleh otoritas moneter, maka dia akan terus mempunyai suatu ee keuntungan yang luar biasa. Dan di sini bank juga ee pastinya likuiditasnya melimpah. Nah, termasuk juga bagaimana otoritas moneter sebagai penerbit misalnya di sini dengan adanya ini tentunya ini kan sangat efektif gitu ya untuk menarik likuiditas dari pasar untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Saya kira itu kelebihannya Mas Yan.
Oke. Berarti artinya ee banyak sekali sebetulnya yang perlu dipikirkan. Ada untungnya, ada ruginya tadi disebutkan oleh Prof. yang harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana nasib dari petani kecil yang harus tetap dipikirkan karena jumlahnya juga tidak sedikit begitu. Bahkan terpantau hingga saat ini harga sawit di tingkat petani itu sudah e sangat rendah begitu anjlok dibandingkan sebelum dirilis terkait dengan peraturan yang baru ini. Semoga memang ini bisa menjadi solusi bersama termasuk memikirkan
bagaimana nasib dari petani kecil ini. Terima kasih ee guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga Prof. atas penjelasannya di Kompas Bisnis hari ini. Sehat selalu, Prof.
Komentar