Pelatihan dasar militer untuk calon pengelola koperasi sebaiknya dihentikan karena dinilai tidak tepat dan memiliki perbedaan orientasi yang dipaksakan. Kasus meninggalnya tiga calon manajer Koperasi Desa Merah Putih, termasuk Novia Ramadani Sitohang asal Padang Sidimpuan, telah memicu desakan dari keluarga dan berbagai pihak agar pemerintah segera mengevaluasi program tersebut.
Novia Ramadani Sitohang, yang berangkat dalam kondisi sehat untuk mengikuti diklat, meninggal dunia setelah mengalami sakit dan sesak napas. Keluarga almarhumah menuntut tanggung jawab moral dari instansi terkait dan transparansi dari pemerintah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetio Hadi, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi lintas lembaga untuk mendalami kemungkinan adanya kelalaian prosedur atau masalah teknis dalam pelaksanaan latihan tersebut.
Selain Novia, dua peserta lain yang meninggal dunia adalah Anisa Muyasaro di Balikpapan dan Yonanda Muhammad Taufik di Baturaja. Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa seluruh prosedur sudah sesuai aturan dan tidak melibatkan aktivitas fisik yang berat, dengan fokus utama pada kegiatan kelas. Namun, kritik tajam tetap muncul dari anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mereka menilai bahwa pelatihan manajerial koperasi seharusnya lebih menekankan pada kemampuan bisnis dan manajerial, bukan latihan fisik militer yang dianggap tidak relevan.
Para pengamat dan anggota legislatif menekankan pentingnya melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kematian para peserta. Mereka menyoroti adanya “missing link” atau kesenjangan orientasi antara pelatihan sipil untuk manajerial dan kebutuhan fisik bagi komponen cadangan. Diharapkan pemerintah dapat lebih tegas dalam mengadaptasi materi pelatihan agar tidak lagi memakan korban jiwa, serta memastikan proses seleksi kesehatan yang lebih ketat untuk mendeteksi potensi penyakit bawaan peserta.
Komentar