Sebanyak 15 mahasiswa yang baru saja bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden memberikan ultimatum kepada pemerintah. Mahasiswa memberi waktu lima kali 24 jam untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah mereka sampaikan dalam pertemuan tersebut.
Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, M. Abdi Maludin, menegaskan bahwa jika tuntutan tidak direalisasikan, mahasiswa siap menggelar aksi demonstrasi lanjutan secara berjilid-jilid. Dalam memorandum yang diserahkan kepada Wakil Presiden, mahasiswa mengajukan tiga klaster tuntutan utama.
Di bidang fiskal dan pendidikan, mereka meminta penghentian sementara program makan bergizi gratis serta audit transparan terhadap anggarannya. Efisiensi anggaran tersebut diusulkan dialihkan untuk subsidi UKT dan operasional perguruan tinggi. Di bidang hukum, mahasiswa mendesak adanya legislasi review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan. Sementara di sektor moneter dan energi, mereka meminta pemerintah menjaga stabilitas rupiah dan membatalkan kenaikan harga Pertamax yang dinilai dapat menekan daya beli masyarakat.
Mahasiswa memberikan tenggat waktu hingga 19 Juni 2026. Jika tidak ada perkembangan yang dinilai memadai, mereka menilai pemerintah telah mengabaikan aspirasi publik. Kini perhatian tertuju pada langkah pemerintah dalam merespons berbagai tuntutan yang telah disampaikan langsung kepada Wakil Presiden.
Komentar