Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang dianggap membayar aksi demonstrasi di Indonesia. Dalam pidatonya di puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan, Presiden mengibaratkan bangsa Indonesia sebagai tim sepak bola yang sedang bertanding di kancah internasional. Ia menyayangkan adanya pihak yang justru tidak mendukung bangsanya sendiri dan memilih untuk membiayai atau melakukan aksi demo, yang menurutnya tidak memahami tuntutan yang mereka bawa dan berpotensi memecah belah kekompakan bangsa.
Pernyataan ini memicu respons dari berbagai pihak, termasuk Koordinator Sosial Politik BEM UI, Hafiz Haernanda, yang meminta Presiden untuk membuka identitas pihak yang dimaksud mendanai aksi unjuk rasa. Ia khawatir tuduhan tersebut mendiskreditkan gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat lain yang belakangan ini turun ke jalan menuntut perbaikan kondisi ekonomi bangsa, termasuk evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Komunikasi Pemerintah RI menyatakan bahwa Presiden memang memiliki data mengenai pihak-pihak yang ditengarai mendanai aksi demonstrasi tersebut. Namun, pemerintah menegaskan bahwa data tersebut belum bisa diungkap ke publik sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas dan ketenangan masyarakat. Di sisi lain, isu pendanaan aksi demo mendapat sorotan setelah Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, mengakui pernah menerima uang sebesar Rp20 juta untuk memindahkan titik aksi dari Istana Presiden ke depan Gedung DPR RI.
Akibat pengakuan tersebut, pihak rektorat UBK melakukan investigasi dan menonaktifkan Abdimaludin, seraya menegaskan komitmen kampus untuk menolak intervensi pihak luar dalam gerakan mahasiswa. Pemerintah sendiri membantah melakukan pengkondisian terhadap aksi-aksi demonstrasi yang mendukung program MBG dan menegaskan bahwa mereka menghargai setiap pendapat, baik yang mendukung maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai bahwa kemarahan Presiden terhadap adanya elit yang berusaha menurunkan wibawa pemerintah adalah hal yang wajar. Namun, ia menekankan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat jika digeneralisir kepada seluruh gerakan mahasiswa. Pemerintah diharapkan dapat lebih bijak dalam merespons kritik dan masukan rakyat dengan langkah-langkah konkret demi kemajuan bangsa dan negara.
Komentar