Merespons dinamika geopolitik global yang berdampak pada kebijakan ekonomi nasional, pemerintah bergerak cepat menggelar rapat koordinasi terkait sektor gas. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyerap langsung aspirasi dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pelaku Industri Sektor Keramik dan serikat pekerja seperti KSPI.
Berdasarkan koordinasi intensif dengan pimpinan DPR, pemerintah akhirnya merumuskan langkah solutif demi memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan sebagai wujud tanggung jawab negara.
Siasati Lonjakan Harga Dunia, Pemerintah Bagi Kebijakan Gas Jadi 3 Tahap
Menyikapi melambungnya harga gas di pasar internasional, pemerintah menerapkan strategi pengelompokan harga yang dibagi ke dalam tiga tahapan kebijakan:
-
Tahap 1 (Harga Gas Bumi Tertentu / HGBT): Harga gas diputuskan tetap bertahan di angka 6,5 hingga 7 dolar per MMBTU. Langkah darurat ini diambil melalui rapat kilat bersama Pertamina dan PGN demi menyelamatkan nasib para pekerja, meskipun diakui sebagai keputusan yang cukup berat bagi korporasi.
-
Tahap 2 (Gas Pipa Industri Non-HGBT Wilayah Jawa): Harga dipatok tetap di angka 9,6 dolar per MMBTU.
-
Tahap 3 (Intervensi Harga LNG Industri): Pemerintah resmi memangkas dan menurunkan harga LNG bagi industri menjadi 13 dolar per MMBTU dari harga pasar yang sebelumnya melambung tinggi.
Penurunan Produksi di Jawa Paksa Industri Beralih ke LNG Luar Pulau
Kondisi pelik di sektor industri saat ini dipicu oleh merosotnya produksi gas pada kilang-kilang lokal di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Alhasil, pelaku industri terpaksa beralih menggunakan LNG (Liquefied Natural Gas) yang didatangkan dari wilayah luar Jawa, seperti Papua, Sulawesi, dan Kalimantan.
Tingginya biaya logistik, transportasi laut, hingga proses regasifikasi ulang sempat membuat harga LNG di pasaran domestik melonjak tajam hingga menyentuh angka 20 sampai 23 dolar per MMBTU.
Pemerintah Tegaskan Pasokan Gas Nasional Aman, Masalah Utama Hanya di Harga
Menindaklanjuti arahan tegas dari Presiden untuk membentengi sektor manufaktur dan mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penurunan harga LNG menjadi 13 dolar per MMBTU ini diharapkan menjadi angin segar.
Pemerintah juga meluruskan simpang siur mengenai ketersediaan energi. Meskipun sumur gas di wilayah barat Indonesia mengalami penurunan produksi, akumulasi lifting gas nasional secara keseluruhan dipastikan tetap mencapai target APBN.
Artinya, masalah utama yang dihadapi saat ini bukanlah kelangkaan pasokan gas, melainkan harga LNG impor/luar pulau yang sebelumnya terlampau mahal untuk diserap industri. Kebijakan penurunan harga ini menjadi jawaban konkret atas kekhawatiran para pelaku usaha dan serikat pekerja terkait keberlangsungan dunia bisnis tanah air.
Komentar