Dunia finansial Asia Tenggara baru-baru ini diguncang oleh salah satu gejolak geopolitik ekonomi terbesar dalam satu dekade terakhir. Sentimen pasar yang awalnya merupakan analisis teknis finansial dalam hitungan hari berubah menjadi perang urat syaraf terbuka antara Jakarta dan Singapura. Narasi agresif bertajuk ‘Sell’ yang ditiupkan oleh institusi keuangan dan media asing di Singapura kini dilawan dan berbalik arah memukul sang pencetus melalui gerakan tandingan nasionalisme ekonomi di Indonesia yakni ‘Sell Singapura’.
Kronologi ketegangan narasi antara ‘Sell Indonesia’ versus ‘Sell Singapura’ sejatinya bermula dari tekanan pasar modal domestik atau masalah di Indonesia yang kemudian dimanfaatkan oleh institusi keuangan asing sebelum berbalik menjadi gerakan perlawanan nasionalisme ekonomi digital oleh publik Indonesia. Di pertengahan Mei 2026, pasar keuangan Indonesia mulai diguncang isu internal. Kebijakan intervensi ekonomi Presiden Prabowo melalui pembentukan Badan Superholding PT Danantara DSI memicu kekhawatiran para pengelola dana asing terkait kepastian regulasi jangka pendek. Akibatnya terjadi pergerakan dana asing atau sell off yang tidak lazim yang membuat IHSG runtuh, dengan dana dari Bursa Saham Indonesia secara masif ditarik dan dipindahkan masuk ke perbankan serta aset di Singapura.
Pada awal Juni 2026, kejatuhan IHSG diperparah dengan ledakan kampanye ‘Sell Indonesia’ di mana media terkemuka Singapura, The Straits Times, dan Bloomberg merilis laporan yang sangat provokatif yang menyatakan bahwa seruan jual Indonesia mendominasi meja perdagangan seiring Prabowo memperketat cengkramannya. Publikasi pemberitaan massal tersebut memicu kepanikan psikologis yang membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat ambruk mendekati 35% sepanjang tahun 2026 dan menyeret nilai tukar rupiah hingga sempat menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
Ekonom di Indonesia menduga bahwa isu ‘Sell Indonesia’ sengaja disebarkan pengusaha nakal di Singapura yang marah akibat kebijakan PT Danantara menutup kebocoran pajak ekspor. Selama bertahun-tahun, pengusaha nakal di Singapura sering menggunakan trik ‘under invoicing’, yaitu menjual kekayaan alam Indonesia seperti sawit atau batu bara ke perusahaan buatan mereka sendiri di Singapura dengan harga yang sengaja dimurahkan agar pajak ke pemerintah Indonesia kecil, namun kemudian menjualnya kembali ke pasar global dengan harga asli yang mahal. Karena ladang uang haram mereka ditutup dengan kebijakan ekspor satu pintu, mereka menggunakan pengaruh media di Singapura untuk menyebarkan kepanikan agar pasar keuangan Indonesia kacau dan pemerintah membatalkan kebijakan tersebut.
Kesal karena ekonomi Indonesia diserang secara psikologis, netizen Indonesia kompak menyerang balik di media sosial dengan gerakan ‘Sell Singapura’. Isu ini mulai muncul di akun-akun besar, di mana publik menyadari bahwa negara yang lebih kecil dari Jakarta tersebut sangat bergantung pada SDA Indonesia. Meski demikian, perlu diingat bahwa narasi bahwa Singapura akan hancur berantakan jika hubungan diputus adalah berlebihan karena mereka telah melakukan diversifikasi sumber daya dan memiliki ekonomi jasa yang kuat.
Pada akhirnya, perang narasi ini meninggalkan pelajaran berharga. Singapura memang bergantung pada sumber daya alam Indonesia, tetapi Indonesia harus sadar bahwa kekuatan sejati bukan hanya SDA, melainkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Perbaikan harus dimulai dari dalam negeri, yakni dengan membersihkan rumah sendiri, menutup kebocoran, memberantas korupsi, dan menjalankan program kerakyatan dengan jujur dan akuntabel. Ketika kepercayaan masyarakat pulih dan kita bersatu padu, maka tidak ada narasi negatif dari luar yang bisa menggoyahkan bangsa.
Komentar