Baru sehari setelah penandatanganan kesepakatan damai, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah rencana pembayaran ganti rugi sebesar 300 miliar dolar atau setara Rp4,9 kuadriliun kepada Iran. Bantahan ini merujuk pada poin keenam dalam Nota Kesepahaman (MoU) 14 poin yang ditandatangani secara elektronik oleh Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Rabu, 17 Juni 2026. Trump menegaskan bahwa tidak ada sepeser pun uang dari Amerika Serikat yang akan mengalir ke Iran, mengingat poin tersebut telah menjadi sasaran kritik tajam dari para politisi di Washington.
Menyadari potensi blunder politik di dalam negeri, Trump segera menggunakan media sosial untuk menepis kekhawatiran publik. Ia menekankan bahwa Washington tidak akan mengeluarkan dana APBN untuk mendanai pemulihan Iran. Sebaliknya, ia menyoroti dampak positif jangka pendek dari kesepakatan ini, yakni kembali mengalirnya pasokan minyak global yang memicu penurunan harga bahan bakar di pasar internasional. Wakil Presiden Amerika Serikat, GD, juga turut membela kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa MoU ini merupakan kemenangan diplomasi AS yang mampu menghentikan perang dan mengamankan jalur dagang tanpa perlu mengorbankan tentara Amerika lebih banyak.
Kendati pemerintah telah memberikan klarifikasi, gelombang penolakan dari kelompok garis keras pro-Israel dan oposisi tetap tak terbendung. Mereka menganggap komitmen dana tersebut sebagai bentuk hadiah yang melunakkan posisi AS terhadap Iran. Kritik paling pedas datang dari senator faksi Republik, Bill Kidi, yang menyebut kesepakatan ini sebagai keputusan yang memalukan.
Sebelum klarifikasi Trump, terdapat laporan bahwa dana tersebut telah disiapkan melalui jalur negosiasi rahasia. Informasi diplomatik mengungkapkan bahwa korporasi global sangat antusias, dengan lebih dari separuh target dana sudah mengantongi komitmen dari investor kakap dunia. Dana rekonstruksi ini ditegaskan murni sebagai instrumen investasi swasta, bukan dana kompensasi perang atau hibah dari pemerintah AS. Pemerintah Iran awalnya menuntut ganti rugi kerusakan infrastruktur sebesar 400 miliar dolar langsung dari kantong Washington, namun ditolak mentah-mentah.
Sebagai jalan tengah, dibentuklah konsorsium investasi swasta global di mana negara-negara Timur Tengah dan korporasi internasional akan menyuntikkan modal melalui pinjaman lunak, jalur kredit, hingga pembiayaan langsung. Infrastruktur vital yang hancur, seperti kompleks baja Mobarakeh, jaringan bandar udara, dan kilang minyak utama, akan menjadi prioritas. Investor yang terlibat berasal dari lintas benua, termasuk dari Amerika Serikat, negara-negara Arab Teluk, Amerika Selatan, Afrika, hingga negara industri Asia. Sektor yang dibidik meliputi energi, petrokimia, logistik, manufaktur, dan transportasi. Meskipun dana ini sudah di depan mata, Gedung Putih tetap menegaskan bahwa Iran tidak bisa mencairkannya secara cuma-cuma.
Komentar