Pemerintah resmi menghentikan penggunaan minyak kita sebagai bantuan pangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok minyak goreng rakyat di pasar serta menahan kenaikan harga yang terus terjadi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan seluruh pasokan minyak kita kini akan difokuskan untuk distribusi ke pasar rakyat agar lebih mudah diakses masyarakat. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan produsen bulok dan ide food guna memastikan pasokan tetap terjaga. Budi kembali menegaskan bahwa minyak
kita bukan merupakan minyak goreng bersubsi. Produk ini berasal dari skema domestic market obligation atau DMO yang mewajibkan perusahaan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Di sisi lain, pemerintah tengah mempertimbangkan penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET minyak kita. Langkah ini menyusul kenaikan harga minyak kelapa sawit mentah atau CPO yang kini berada di kisaran Rp15.445 per kg. Sebagai perbandingan, HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter ditetapkan ketika harga CPO
masih berada di level Rp12.400 per kg. Berdasarkan data sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok per 8 Juni 2026, harga rata-rata minyak kita di pasar telah mencapai Rp15.88. R8 per liter atau sudah melampaui HET yang berlaku saat ini. Pemerintah berharap langkah pengalihan distribusi ini dapat menjaga pasokan sekaligus membantu menstabilkan harga di pasar. Keputusan bisnis terbaik datang dari data bukan tebakan. Mudah berlangganan bisnis insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi kontan sekarang di App
Store atau Play Store.
Komentar