Kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil semakin berdampak pada perekonomian masyarakat. Pemerintah diminta untuk mendengar masukan dari berbagai pihak dan menjelaskannya kepada masyarakat yang merasa semakin terbebani.
Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green memicu gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah. Massa mendesak pemerintah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menuntut perbaikan ekonomi, serta menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah. Mereka juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, terutama terkait program makan bergizi gratis yang dianggap menjadi penyebab masalah ekonomi Indonesia.
Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 pada 10 Juni lalu mengejutkan masyarakat, menyebabkan antrean panjang di hampir seluruh SPBU. Banyak warga beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite, yang mengakibatkan stok BBM di sejumlah SPBU di Jakarta mengalami kekosongan.
Direktur Utama PT Pertamina menegaskan bahwa penyesuaian harga dilakukan berdasarkan mekanisme pasar dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak internasional, namun tetap berupaya memperhatikan daya beli masyarakat. Ketua Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, menilai kenaikan ini akan menekan inflasi, sehingga pemerintah saat ini tengah membahas berbagai opsi stimulus dan insentif untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui adanya potensi peralihan konsumsi BBM ke Pertalite, namun pemerintah belum menghitung dampak pastinya terhadap beban subsidi energi dalam APBN. Ia menilai kenaikan Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi karena BBM ini tidak digunakan untuk angkutan umum atau logistik utama.
Pengamat ekonomi menekankan bahwa meski Pertamax tidak digunakan secara luas untuk industri, kenaikan ini tetap akan menekan kelompok kelas menengah yang kontribusinya mencapai 60 persen terhadap konsumsi rumah tangga. Pemerintah disarankan memberikan insentif sementara bagi operator transportasi dan logistik agar kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada konsumen.
Upaya pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia untuk meredakan gejolak pasar mulai membuahkan hasil. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat kembali dan nilai tukar rupiah mulai membaik setelah sempat melemah drastis. Koordinasi antar lembaga dianggap krusial di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia.
Sebagai penutup, catatan Kompas TV menyoroti pentingnya pemerintah untuk bersikap rendah hati, mau mendengar aspirasi, dan memberikan penjelasan yang penuh empati kepada masyarakat. Pemerintah didorong untuk segera menyalurkan bantuan sosial atau insentif bagi kelompok yang terdampak serta menjalin dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat kritis, sembari menghentikan budaya laporan “asal bapak senang” di lingkungan istana.
Komentar