ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis. Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan dengan demikian melekat dengan narasi dan spirit pembebasan rakyat Indonesia khususnya rakyat marhen. Jadi rakyat marhen ini adalah falsafah pembebasan manusia Indonesia yang lahir dari dialog Bung Karno dengan petani di Bandung Selatan. Maka Marhen mewakili
rakyat yang miskin, petani, nelayan, buruh, sodagar kecil, pelaku UMKM. Mereka bisa berdaulat bagi kepentingan dirinya, keluarganya secara ekonomi. Tapi menurut Ibu Mega, mereka harus diorganisir dan itu menjadi tugas kepartaan kita. Dibangun kesadarannya menjadi kekuatan yang efektif. bagi perjuangan menuju masyarakat adil dan makmur. Rakyat Marhen inilah yang kemudian melahirkan asas teori dan cara perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Karena itulah di dalam Pancasila terkandung tekad yang membara agar
kemanusiaan dan keadilan diwujudkan. Kemanusiaan adalah suara hati nurani umat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan selalu menggugat terhadap setiap bentuk penindasan. Getaran kemanusiaan ini membangunkan kesadaran tentang pentingnya kemerdekaan yang sejati. Ia harus menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari yang mewujud sebagai kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kemanusiaan ini menentang berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan
aparatur negara yang seharusnya melindungi rakyatnya. PD Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini. Sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi. Betul. Betul. Yaitu adalah cermin dari rasa cinta kepada bangsa dan negara.
Berbadu dengan cita-cita keadilan sosial, Pancasila berorientasi pada perubahan secara struktural terhadap sistem politik ekonomi dan sistem kebudayaan. Sistem kolonial yang menindas harus digantikan menjadi sistem yang memerdekakan agar terwujudlah kesetaraan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, PD Perjuangan namanya adalah Partai Demokrasi Indonesia. Kita tidak boleh karena pengalaman ketika berada dalam kekuasaan pemerintahan bahwa kritik itu penting di dalam demokrasi.
Saudara-saudara sekalian, memperingati hari lahir Pancasila dengan demikian harus disertai dengan kontemplasi, disertai dengan pertanyaan kritis untuk melihat realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Pertama, apakah falsafah dan nilai-nilai Pancasila telah benar-benar dipahami sebagai landasan kebijakan politik terpenting dari negara? Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia kini berubah menjadi demokrasi yang
sentralistik. Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis. Sistem hukum yang seharusnya mengedepankan keadilan telah diubah wataknya untuk tunduk pada kekuasaan. Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan. Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu. Maka di dalam Rakernas PD Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak
kekuasaan akibat ambisi kekuasaan. Ketika berbagai kasus kriminalisasi politik hukum terjadi, telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran. Sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok. Tanpanya tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh
ketidakpastian. Pertanyaan kedua, apakah demokrasi politik dan ekonomi benar-benar hadir sebagai jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh Bung Karno di dalam pidato 1 Juni 1945. Dalam perspektif ini pun Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang sangat-sangat serius terhadap fiskal. moneter dan kehidupan perekonomian di sektor YEL. Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah
mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang. Gali lubang tutup lubang. Terlebih dengan pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan.
Komentar