Dalam sebulan terakhir, BI rate sudah naik tiga kali, dan kebijakan ini dinilai akan sangat mempengaruhi sektor properti, khususnya terkait daya beli masyarakat dan cicilan KPR. Dalam dialog ini, pengamat properti Aleviari Akbar menjelaskan bahwa kenaikan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen akan membuat kredit menjadi lebih mahal, termasuk bunga KPR, kredit kendaraan, dan pinjaman usaha. Akibatnya, masyarakat cenderung mengurangi pengambilan pinjaman baru. Meskipun kenaikan suku bunga bertujuan untuk menekan inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah agar investor kembali berminat menanamkan modal, dampaknya secara langsung membebani masyarakat yang sedang atau akan mengambil KPR.
Masyarakat diprediksi akan menunda pembelian rumah karena cicilan yang semakin berat, terutama dengan adanya bunga floating yang bisa mencapai 11 hingga 15 persen. Kondisi ini dirasakan oleh semua segmen, mulai dari rumah subsidi hingga properti premium, namun masyarakat berpenghasilan rendah yang mengambil rumah subsidi akan merasa paling terbebani karena pendapatan mereka tidak meningkat seiring dengan kenaikan cicilan. Bank biasanya memerlukan waktu satu hingga dua bulan untuk menyesuaikan bunga KPR setelah pengumuman BI rate.
Dari sisi pengembang, industri properti yang sebenarnya sudah tertekan sejak masa pandemi kini menghadapi tantangan lebih berat. Selain daya beli konsumen yang menurun, pengembang juga menghadapi kenaikan biaya konstruksi karena pinjaman bank mereka ikut terdampak suku bunga, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga properti. Pasar properti diharapkan bisa kembali bergairah jika pertumbuhan ekonomi nasional membaik, karena terdapat korelasi kuat antara pertumbuhan ekonomi dan sektor properti. Secara historis, BI rate bisa turun kembali jika kondisi ekonomi stabil dan nilai tukar rupiah menguat.
Sebagai saran bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, disarankan untuk menahan diri dari pengambilan kredit baru jika tidak mendesak. Bagi mereka yang memiliki kelebihan dana, deposito menjadi pilihan yang lebih menarik dibandingkan pasar saham yang cenderung tertekan akibat kebijakan suku bunga tinggi. Mengingat pangsa pasar KPR yang sangat besar di Indonesia, kebijakan ini berdampak pada jutaan masyarakat, sehingga diharapkan sifatnya hanya sementara agar kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat dapat segera pulih.
Komentar