kemarin viral itu Ibu Sherli. Ada yang mau disampaikan di luar yang sudah disampaikan? Silakan Bu. Iya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ee yang saya hormati pimpinan Komisi 2, Pak Mendagri, Pak Bu Menpan RB dan jajarannya Gubernur Bupati, Walikota. Karena seperti yang tadi sudah dikatakan oleh ketua komisi 2 bahwa tujuan hari ini adalah kita mendengar keputusan dari Pak Mendagri dan Pak Bumenpan RB terkait relaksasi. Untuk itu kami memberikan apresiasi. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala
daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah mungkin kita butuh ada RDP berikutnya tentang bagaimana ee fiskal 2027. Apakah ada pemotongan anggaran lagi dari yang sudah dipotong 2026? Tadi juga dari ketua komisi mengatakan bahwa APBN pun sulit saat ini. Kami juga memahami itu. Bahwa kami harus melakukan
inovasi. Kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak ee otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Kemudian P3K kita tidak boleh ada tadi juga dikatakan oleh ee ee Gubernur Sulawesi Tengah bahwa emm kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang emm dan ditambah karena relaksasi. Artinya kita pada akhirnya kita tidak contoh seperti kita di Maluku Utara dau kita itu cuman
960 sekian miliar sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi dauh bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD dan em DBH dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil dan kami ditahan 60%. Mungkin kami tidak meminta dari DU. Kami pun tidak meminta bahwa dibayar oleh APBN P3K. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan, kita akan mengambil jalan tengah. Maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya menurut
pendapat kami, relaksisasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga secara jangka panjang jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya. Terima kasih. Makasih Bu Sherli, Bang Hari silakan.
masih pimpinan saya sebetulnya banyak catatan saya bawa jambi pimpinan melihat suasana kebatinan pemimpinan komisi 2 dan Pak Mendager saya cuma menegaskan saja bahwa kami sependapat dengan Pak Mendageri Bu Menpan pemindar kebijakan 30% itu kita relaksasi itu yang pertama yang kedua ada peluang bagi teman-teman daerah untuk mencari sumber PAD baru. sehingga mungkin nanti dengan kondisi ini mereka bisa bekerja lagi mencari sumber-sumber ee penaan baru. Yang kedua, ada peluang teman-teman juga merubah RPJMD-nya
karena pasti RPJMD yang dulu mereka ajukan saat mereka menjadi bupati walikota, kondisi APBD hari ini pasti perlu perubahan RPJMD mereka untuk memenuhi janji politik mereka selama menjadi parti walikota. Terima kasih Pan. Makasih, Bang Alhis, mantan ketua umum [mendengus] APPSI. Yeah.
Komentar