Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan peringatan keras kepada jajaran pemerintahannya. Kali ini sasaran utamanya adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai. Prabowo bahkan secara terbuka meminta Menteri Keuangan mencopot Dirjen Bea Cukai jika tak mampu membereskan persoalan pungli dan birokrasi yang dianggap menghambat ekonomi. Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan ketegasannya terhadap aparat pemerintah yang dinilai tidak bekerja maksimal. Dalam rapat di gedung DPR Senayan, Jakarta, [musik]
Prabowo secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mengganti pimpinan Bea Cukai apabila tidak mampu memperbaiki kinerja institusi tersebut. Pernyataan itu langsung menjadi sorotan karena disampaikan di depan para anggota DPR dan pejabat negara. Prabowo mengatakan dirinya sudah berkali-kali mengingatkan agar sistem bea cukai dibenahi. Ia menilai praktik birokrasi yang lambat, pungutan liar, hingga penyalahgunaan wewenang masih menjadi keluhan serius para pelaku usaha. Menurut Prabowo, pemerintah tidak boleh
santai menghadapi persoalan yang menghambat ekonomi nasional. Ia bahkan menyindir gaya kerja birokrasi yang dianggap terlalu lamban dengan ucapan jangan jadi pemerintah yang leha-leha kumaha engkeweh. Pernyataan keras itu langsung disambut tepuk tangan para anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Tak lama setelah pidato Prabowo menjadi perhatian publik, Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sadewa pun memberikan respons. Purbaya menyatakan dirinya siap menjalankan perintah Presiden apabila memang diminta mencopot Dirjen Bea Cukai
Jaka Budi Utama. Namun ia menegaskan bahwa langkah pemecatan hanya bisa dilakukan jika ada instruksi langsung dari Presiden. Purbaya juga mengatakan dirinya akan lebih dulu melakukan pengecekan terhadap kinerja yang bersangkutan sebelum mengambil keputusan. Nama Jaka Budi Utama sendiri bukan sosok baru yang lepas dari perhatian publik. Ia merupakan mantan anggota timawar yang dilantik menjadi be Cukai pada Mei 2025 lalu. Di sisi [musik] lain, institusi Bea Cukai memang tengah menjadi sorotan karena berbagai persoalan yang terus
mencuat. Mulai dari keluhan pengusaha soal banyaknya pungutan liar, hambatan birokrasi, hingga kasus-kasus yang kini ikut diselidiki aparat penegak hukum. Prabowo menegaskan seluruh kementerian dan lembaga harus membersihkan institusinya [musik] masing-masing dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat dan tidak boleh membiarkan sistem yang menghambat perjalanan ekonomi Indonesia terus berlangsung. Ia juga meminta para pejabat negara tidak ragu menindak siapapun yang
melanggar aturan. Pernyataan keras Prabowo ini kini memunculkan pertanyaan besar di publik. Apakah peringatan Presiden kali ini akan benar-benar berujung pada pergantian Dirjen Bea Cukai? Ataukah ini menjadi sinyal dimulainya reformasi besar-besaran di tubuh birokrasi Indonesia? Keputusan bisnis terbaik datang dari data bukan tebakan. Mudah berlangganan bisnis insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi kontan [musik] sekarang di App Store atau Play Store.
Komentar