kami ajak langsung menuju ke istana. Kita ingin tahu bagaimana perkembangan terbaru dari sana. Sudah ada penjelasan dari Komisi Polri. Belum belum tuntas. Sehingga sekarang yang kami laporkan tadi sebanyak 10 buku. Ahah. Itu menyangkut ee keseluruhan ee polisi reform, polisi alternatif untuk dijalankan oleh pemerintah ya, maupun oleh Polri secara internal. Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi undang-undang tentang Polri yang nanti akan difollow up dengan adanya ee peraturan pemerintah atau Perpres. Berikut INPRES yang memberikan
instruksi kepada menjalankan re yang sudah disepakati di dalam nah termasuk di dalam agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar atau bukan sekitar sudah 8 peraturan Polri dan 24 perkap peraturan Kapolri yang diharapkan sampai 2000. Nah, bukan hanya jangka menengah sampai 20 tadi Bapak menerima yang kami laporkan ada juga tukar pikiran dan bahkan kami juga menyampaikan tidak semua kami bersep itu 100% sepakat semua ada yang beda pendapat. Karena itu kita laporkan juga termasuk mengenai ide
pembentukan Kementerian Keamanan. Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya ya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak maka ya sudah kita enggak usah usulkan itu. Yang kedua, kami juga melaporkan kami ada perbedaan pendapat tentang metode pengangkatan Kapolri. Sebagian di antara kami berpendapat pengangkatan Kapolri tidak perlu dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR. Sebagian di antara kami berpendapat
tetap seperti sekarang. Setelah berdiskusi plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan, “Ya sudah seperti sekarang aja.” Jadi, Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktik sekarang ini, baik untuk Polri maupun Panglima TNI sesuai dengan ketentuan undang-undang. itu bukan peer di DPR, tapi disetujui atau tidak disetujui. Itu namanya right to confirm dari parlemen. Jadi beda. Jadi Presiden hanya mengajukan satu nama. DPR boleh setuju boleh tidak. Nah walaupun dalam praktik selama ini selalu
disetujui. Nah jadi Bapak Presiden sesudah berdiskusi panjang ee memutuskan, ya sudah tetap aja seperti sekarang. Tapi poin ketiga sebagai sebagai ee apa namanya? Hal yang baru ee Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat dan keanggotaannya tidak lagi officio seperti sekarang, tapi disepakati dia independen sehingga Presiden dan ya fungsi pengawasan terhadap kepolisian
itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada ee proses penyiapannya dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini. Nah, poin yang terakhir adalah mengenai pengaturan pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Nah, jadi tadi diputuskan oleh Bapak
Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang tidak ada batasan. Nah, itu harus dimuat di PP atau dimuat di undang-undang yang segera akan diselesaikan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bawah koordinasi Pak Menko. Saya kira ini ya yang perlu. Nanti kalau ada yang perlu ditambah saya mohon bantuan Pak Yusril, Pak Mahfud, mungkin juga nanti Pak Kapolri bisa menyampaikan ee langsung ya apa yang tadi diputuskan oleh Bapak Presiden dan selanjutnya
komisi setelah hari ini ya selesai tugasnya maka tinggal menunggu ada acara nanti Presiden akan mengadakan acara khusus untuk ee apa namanya itu acara apa itu parwel gitu kira-kira ya tanda terima kasih kira-kira begitu ya jadi sekarang saya silakan Pak Mkok untuk menambahkan ditambahkan itu pula E baik. Terima kasih Pak Ketua. Pak Jimli. Ee kami sebenarnya telah menyerahkan ada tujuh jilid buku kepada Pak Presiden mungkin sekitar 3.000 halaman ya. Ada yang ringkasannya ada 13 halaman dan ada yang hanya tiga halaman. dan tadi sudah
diserahkan kepada Pak Presiden dan beliau sudah baca yang kesimpulannya adalah bahwa ada enam enam poin dari ee kesepak ee kesimpulan yang dicapai oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Porli. Jadi ada enam. Apakah perlu dibacakan atau bagaimana supaya wartawan bisa memahami? Dibacakan ya. Dibagi. Dibagi. Dibacakan aja. Bisa dibagi, Pak. Kapan mau dibaginya? Nanti akan dibagi. Nanti dibagi. Nanti akan dibagi. Ya, baik. Jadi intinya memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Jimli bahwa kita sudah melaporkan ee hasil
kerja dari Komite Percepatan Forasi PORI kepada Pak Presiden dan Pak Presiden menerima baik ee laporan ee hasil kerja dari komite dan seluruh yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden terhadap hal yang alternatif tadi. Apakah ee pengangkatan Kapori itu langsung diangkat oleh presiden ataukah presiden mengajukan satu atau dua atau lebih nama kepada DPR dan DPR diminta persetujuan lalu Presiden mengangkatnya. Ada dua pendapat dan Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa
yang berlaku sekarang. Yaitu beliau akan mengajukan calon kapori itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. baru kemudian beliau akan mengangkat calonnya di ajukan itu sebagai Kapoli. Hal lain juga yang penting adalah bahwa mengenai kedudukan Poli tetap seperti sekarang ya, Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang, tapi Kementerian Kori tetap langsung berada di bawah presiden. Yang ketiga yang poin
penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas ya dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Kapoli. Dan mengenai Kompolnas ini karena diperluas kewenangannya juga dipertegas maka implikasinya adalah perubahan terhadap undang-undang PORI. Dan itu tadi sudah disampaikan juga tugas Pak Menkum, Pak Supratman, tugas kami semualah untuk m-draf itu dan nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen undang-undang kepolisian yang ada sekarang beberapa pasal khususnya
terkait dengan Komponas juga penempatan polisi dalam ee di luar tugas-tugas ee kepolisian itu yang nanti akan ditegaskan dalam undang-undang. Saya kira itu poinnya yang dapat kami sampaikan. Makasih. tambah Pak Mahfud. Saudara saya sedikit saja pertemuan tadi berjalan sangat baik. Ee Presiden memberi informasi tentang situasi nasional dan geopolitik yang sedang kita hadapi dan harus kita serusi. Yang kedua, sejauh menyangkut hasil kerja komisi ini tadi kami betul-betul berdiskusi secara hidup. Presiden memancing kita untuk
mengemukakan tesa lalu dilawan dengan anti tesa lalu diambil tesanya apa kesuhurnya. Jadi tadi diskusi betul dengan Presiden dan terasa suasana akademik dan keilmuan tadi muncul karena Presiden betul-betul menguasai. kita pun juga punya bahan-bahan untuk didiskusikan dan akhirnya diputuskan bersama tadi sepert setelah diumumkan berjalan bagus dan kita sama mengusulkan karena 10 buku ini tujuh buku tebal yang herbatim kemudian ada tiga buku kecil-kecil itu supaya nanti terbuka kepada publik karena ini untuk
pembangunan jangka panjang Polri ke depan sehingga nanti akan dikeluarkan inpres atau kepres gitu yang menyatakan ini diterima dan minta Polri untuk melaksanakan secara bertahap. Ee kemudian masyarakat juga bisa membaca di perpustakaan atau di website-nya SetnEK dan sebagainya. Saya kira itu tambahan dari saya. tadi ada susunan Kompolnas, Pak. Pak Jimli aja yang jelaskan nih. Ada yang jadi Kompolnas nanti akan menjadi lembaga independen ee yang mengawasi lembaga pengawas eksternal ee polisi sehingga kompolnya tidak
seperti sekarang. menjadi semacam jubir tapi menjadi betul-betul yang mengawasi dan eksekutorial keputusannya dalam level tertentu. Jumlahnya 9 orang terdiri dari berbagai unsur. Ada mantan pejabat tinggi Polri, ada advokat, ada tokoh masyarakat, akademisi, ahli lingkungan, dan sebagainya. Pokoknya ada sembilan yang itu sudah rinci di dalam keputusan ini. Saya kira itu, Pak. dari saya cukup ya. I terima kasih. Terakhir Pak Listio sikit untuk diketahui hari ini adalah hari ulang tahun Pak Kapolri
dan juga Prof. Oto Hasibu cumain Pak Kapolri 57 beliau 71 dan hari lahirnya jam .00 subuh. tanggal 5 bulan 5 tahun 1955 itu beliau saya persilakan apa 05 05 kalau presiden 08 ya 05 saya persilakan Pak Sikit terima kasih Bapak Ketua Tim reformasi dan seluruh ee anggota Komisi reformasi pada prinsipnya kami menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan serta ee ee anggota yang lain bahwa PORI pada prinsipnya ee segera mendak lanjuti terkait dengan ee usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan
terus membuat institusi POR ini menjadi lebih baik. Penguatan Kompolnas tentunya tadi ee menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri ee Menko Hukum. Dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola ee kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi green strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi prinsipnya PORI menyambut baik eh hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi PORI dan akan segera ditindak nanti. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Terakhir kesimpulan tambah satu lagi. Jadi, Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi, apalagi kita sudah 25 sampai 27 tahun reformasi. Nah, terutama lembaga-lembaga penegak hukum ini juga memerlukan evaluasi sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi. Bukan hanya naik gaji tapi juga ya secara menyeluruh terpadu. Tapi kita mulai dengan polisi dulu. Saya kira itu arahan dari Bapak Presiden tadi sekaligus sebagai penutup. Terima kasih
banyak. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak usah tanya ya. Udah kebak sudah magrib ini. Sudah magrib. A tapi kasihan kasihan dua-dua aja. dua soal revisi undang-undang pemerintah sekarang sudah tahap pembahasan di DPR tapi ditunda dan nanti Pak ee Menteri Hukum akan segera memasukkan hal-hal baru. Kalau di luar tadi kan juga ada banyak sekali. Nah, soal soal kekerasan kekerasan yang melibatkan Prof easi Oh, banyak ada semua termasuk demilitarisasi budaya kerja. Oh, masuk dan Bapak Presiden sangat apa peduli
mengenai soal uniform, soal apa ya. Nah, nanti bareng
Komentar