Perubahan kebijakan Iran yang sangat cepat soal pembukaan kembali Selat Hormus memunculkan dugaan adanya keretakan serius di dalam kepemimpinan negara itu. Kelompok militer garis keras disebut-sebut semakin kuat pengaruhnya dalam pemerintahan sejak perang pecah. Tanda-tanda ini makin terlihat dari perbedaan sikap yang jelas antara otoritas politik dan militer di lapangan. Awalnya Menteri Luar Negeri Iran Abas Arakci melalui media sosial X menyatakan Selat Hormus sepenuhnya dibuka pada Jumat 17 April 2026.
Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal Iran bersedia berkompromi di tengah kebuntuhan negosiasi menjelang berakhirnya kencatan senjata 2 minggu yang diberlakukan AS. Dampaknya langsung terasa. Harga minyak turun dan Presiden AS Donald Trump memuji langkah itu. Tapi reaksi di dalam negeri Iran justru keras. Pada hari yang sama, seseorang yang mengaku dari angkatan laut Kops Garda Revolusi Iran atau IRGC mengumumkan lewat radio bahwa Selat Hormus masih ditutup dan kapal harus mendapat izin untuk melintas. Pesan
tersebut juga menegaskan keputusan ada di tangan pemimpin tertinggi Iran. Salah satu anggota kru pun mengatakan kapal-kapal di sana mengindahkan peringatan itu. Tak lama kemudian, media tasnim yang dekat dengan IRGC juga mengkritik Arak karena mengumumkan kebijakan penting lewat media sosial. Mereka menilai Kemenlu Iran harus mengevaluasi cara komunikasi tersebut. Bahkan seorang anggota parlemen garis keras Morteza Mahmudi meminta Arakci dipecat. Ia menilai pernyataan Arakci membuat harga minyak turun dan
menguntungkan AS. Seorang penasihat para militer di Teheran juga mengatakan IRGC kemungkinan marah karena tidak diajak koordinasi sebelum pengumuman itu dibuat. Selain itu, kelompok tersebut masih ingin membalas kerugian selama perang dan merasa memiliki keunggulan militer. Menurut laporan The Wall Street Journal, kondisi perpecahan di dalam Iran ini bisa menjadi masalah besar bagi Presiden AS Donald Trump yang sedang berusaha mengakhiri perang dengan hasil yang menguntungkan. Meskit Trump mengatakan kesepakatan
hampir tercapai, kejadian di Selat Hormus menunjukkan tawaran kompromi dari pihak diplomatik Iran belum tentu didukung kelompok garis keras yang kini mendominasi kekuasaan. Seorang ahli Iran dan anggota Dewan Penasihat Global Wilson Center Muhammad Amerssi menilai selama ini Barat sering menganggap Iran punya sistem komando yang jelas di mana keputusan dari Kemenlu akan langsung dijalankan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Ia menilai pada akhirnya pihak yang memegang kekuatan militer lebih
berpengaruh dalam menentukan arah keputusan.
Komentar