Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 5,0% pada 2026 akibat tekanan eksternal yang membebani investasi dan ekspor. Proyeksi pertumbuhan 2026 ini ditopang oleh kinerja ekonomi kuartal pertama yang lebih baik dari perkiraan serta percepatan belanja pemerintah pada awal tahun. Meski demikian, ekonomi nasional diperkirakan kembali menguat ke level 5,2% pada periode 2027-2028 seiring perbaikan kondisi global dan keberhasilan pelaksanaan reformasi struktural.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospect edisi Juni 2026, Bank Dunia menyebut bahwa konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh sekitar 5% pada 2026, didukung oleh berbagai stimulus fiskal pemerintah. Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat signifikan hingga 8,7%. Meski menjadi penyangga pertumbuhan jangka pendek, Bank Dunia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap belanja pemerintah memiliki risiko tersendiri. Pemulihan ekonomi menuju level 5,2% pada 2027-2028 diperkirakan akan ditopang oleh membaiknya pasar komoditas, pertumbuhan kredit yang lebih kuat, percepatan investasi, serta agenda deregulasi. Namun, Bank Dunia menekankan perlunya reformasi produktivitas agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa kepercayaan publik pada pemerintah mulai meningkat dan pemerintah terus menjalankan strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Komisi XI DPR RI bersama pemerintah juga telah menyepakati kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) untuk RAPBN 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8% hingga 6,5% sebagai langkah transisi menuju target 8% pada 2029.
Terkait situasi energi, kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku sejak 10 Juni 2026 telah memicu antrean panjang di sejumlah SPBU, karena masyarakat beralih ke BBM subsidi Pertalite. Direktur Utama PT Pertamina, Simon Alusius Mantiri, menjelaskan bahwa penyesuaian harga ini mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak dunia, namun menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pemerintah, melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, juga memastikan tidak ada perubahan harga untuk BBM dan LPG bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah saat ini berfokus pada diversifikasi energi, termasuk percepatan peralihan penggunaan LPG ke Compressed Natural Gas (CNG), penataan sektor pertambangan, dan evaluasi kesiapan pasokan energi nasional.
Komentar