atas amanah barunya disampaikan setelah dilantik ya. Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online dan media elektronik, televisi, radio dan live streaming pada hari ini telah di mana posisi saya diminta oleh Bapak Presiden Perbawa Subianto sebagai penasihat khusus Presiden Republik Indonesia untuk bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Oleh karena itu, beberapa hal yang mungkin nanti karena saya akan langsung memberikan laporan ke Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesnek.
Pada intinya kan presiden berorientasi menghidupkan kembali kembali kepada pasal 33 Undang Dasar 1945 di mana segala bumi kaya bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buruh menjadi bagian penting dari rakyat. Oleh karena itu untuk mencapai itu kan berarti pertumbuhan ekonomi, economic growth yang ditargetkan secara bertahap 8%. Tapi dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, kesetaraan kesempatan. Setiap orang
punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya tapi jangan miskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah tapi rakyat buruh setidak-tidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tapi rakyat diberikan buruh diberikan transportasi publik. orientasi itulah yang mungkin akan menjadi fokus daripada tugas-tugas saya untuk membantu Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Yang kedua, tentang kesejahteraan. Dalam Meid yang lalu juga kebetulan kami sebagai pimpinan serikat Buru KSPI
menyampaikan ada 11 isu yang berkembang dan beberapa isu sudah dijawab oleh Presiden dan sudah dilaksanakan. antara lain yang sudah dilaksanakan RUU PT, kemudian ee Ojol, ojek online yang tarifnya untuk teman-teman ojol mendapat 92%, aplikator 8%. Nah, di dalam pandangan kami ke depan kesejaran buru itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja, lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan prour dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja.
Industrialisasi sekarang ini mengalami deindustrialisasi. PHK terjadi di sektor-sektor formal. Walaupun pemerintah terus berupaya untuk mengundang investasi baik dalam negeri dan luar negeri untuk memastikan industri kembali reindustrialisasi. Mungkin di situ kami akan mengusulkan beberapa pandangan-pandangan, membuat analisa kebijakan untuk memastikan dihidupkannya kembali reindustrialisasi yaitu sektor formal. kita ingin sektor formal ee para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat
kerja lain. Yang kedua, income security. Kepastian pendapatan. Jangan orang kerja jadi miskin. Ketika kita bekerja, kita punya uang. Ketika kita selesai bekerja, kita enggak punya uang. Padahal buruh membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu kita harus memastikan menuju kepada upah yang layak. Yang ketiga adalah social security, jaminan sosial. Tiga hal inilah yang akan kami fokuskan memberikan saran-saran pendapat dan analisis kebijakan kepada presiden terkait dengan kesejahteraan buruh. Beberapa di antaranya kalau kita
implementasikan di lapangan satu, dalam waktu dekat akan ada Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh. di situ ada. Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut outsourcing pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus, kalaulah tidak bisa sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya empat atau lima jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2
2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak. Upah yang layak kita harus bisa memastikan bisa menabung. Kalau upahnya layak maka purchasing power-nya naik. Kan persoalan yang kita hadapi sekarang ini masyarakat termasuk buruh daya belinya menurun. meningkatkan daya beli. Salah satu faktor instrumen yang penting adalah upah yang layak.
Komentar