Presiden Prabu Subianto resmi merombak susunan Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2026 yang diundangkan pada 12 Mei 2026, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudoyono atau AHY ditunjuk sebagai ketua komite kereta cepat Jakarta Bandung menggantikan Luhud Binsar Pancaitan. Luhud sebelumnya memegang jabatan ketua komite itu saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di era pemerintahan Joko
Widodo. Kini Luhud menjabat sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional dalam kabinet merah putih. Pergantian ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menyebut perlu ada penyesuaian susunan keanggotaan komite agar selaras dengan struktur kementerian dan lembaga pada kabinet merah putih pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam susunan baru ini, AHY duduk sebagai ketua, sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjadi wakil ketua. Sementara itu, tujuh pejabat negara mengisi posisi anggota komite. Mereka adalah Menteri Luar
Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pengaturan BUMN, serta Kepala Badan Pelaksana dan Antara. Lantas apa tugas utama komite ini? Berdasarkan Perpres nomor 29 tahun 2026, komite bertugas menyepakati dan menetapkan langkah strategis untuk mengatasi kewajiban perusahaan patungan apabila terjadi kenaikan atau perubahan biaya alias cost of run pada proyek kereta cepat. Langkah yang dapat diambil mencakup perubahan porsi kepemilikan perusahaan
patungan maupun penyesuaian syarat dan jumlah pinjaman. Komite juga diberi kewenangan untuk menetapkan bentuk dukungan pemerintah mulai dari penyertaan modal negara hingga penjaminan pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium BUMN. Isu Cost of Run memang telah lama membayangi proyek ini. Dikutip dari Kompas ID, pada 11 April 2023, kereta cepat push yang resmi beroperasi secara komersial sejak Oktober 2023 tercatat mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat dari total
anggaran proyek sekitar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun utang pokok proyek kereta cepat ini kini tercatat mencapai Rp81,3 triliun. Sebagai catatan, Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung pertama kali dibentuk melalui Perpres nomor 93 tahun 2021 menyusul terjadinya pembengkakan biaya proyek. Saat itu, Lut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai ketuanya dalam kapasitasnya sebagai Menko kemaritiman dan investasi. Kini dengan terbitnya Perpres 29 tahun 2026, tongkat estafet kepemimpinan komite resmi berpindah ke tangan AHY.
Setelah perubahan susunan komite, Perpres ini juga menegaskan koordinasi penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta Bandung sepenuhnya menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. [lonceng]
Komentar