Polemik MBG! Mahasiswa Pedasnya Tidak Ada Grand Design & Undang-Undang , Pemerintah Pastikan Evaluasi Total

Gelombang kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menguat setelah aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang menuntut evaluasi menyeluruh. Di Kota Malang, Ketua DPRD setempat bahkan sempat menemui mahasiswa dan menyatakan sepakat untuk mengevaluasi program ini setelah mendengar aspirasi terkait keresahan masyarakat serta isu koperasi desa.

Pemerintah, melalui Badan Komunikasi RI, menegaskan bahwa program MBG merupakan visi utama dan kontrak politik Presiden Prabowo sehingga tidak mungkin dihentikan. Namun, di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program, menjamin akuntabilitas setiap rupiah yang digunakan, dan memastikan program tersebut bebas dari korupsi.

Diskusi mengenai hal ini melibatkan pihak mahasiswa dari BEM UI yang menyoroti bahwa kritik mereka bukan sekadar soal teknis, melainkan karena ketiadaan grand design yang jelas serta kurangnya payung hukum yang memadai. Mahasiswa menilai program ini memiliki risiko pemborosan anggaran yang signifikan karena lemahnya perencanaan. Mereka juga mempertanyakan efektivitas program dibandingkan dengan kebijakan yang sudah ada sebelumnya, seperti intervensi gizi dari Kementerian Kesehatan.

Pihak pemerintah, yang diwakili oleh Partai Golkar, menekankan bahwa masukan mahasiswa akan dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi total. Pemerintah mengklaim telah melakukan langkah konkret berupa audit terhadap titik-titik penyediaan makanan (SPPG), menghentikan penambahan titik baru (moratorium), serta memproses secara hukum pihak-pihak yang terbukti melakukan penyelewengan. Pemerintah pun membuka ruang dialog agar aspirasi mahasiswa dapat diakomodasi demi perbaikan tata kelola program ke depannya.