Kebijakan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah memicu penolakan dari Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi). Gapembi menilai Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penghentian sementara program tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis serta perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.
Ketua Umum Gapembi, Alven Tony, menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung program MBG sebagai program prioritas pemerintah. Namun, mereka meminta kebijakan penghentian sementara itu ditinjau ulang karena dinilai berdampak luas terhadap mitra, relawan, UMKM, petani, hingga peternak yang terlibat dalam rantai pasok program. Menurut Gapembi, penghentian sementara membuat banyak relawan tidak menerima honor dan mengurangi penyerapan hasil produksi pangan dari para pemasok. Selain itu, mereka juga meminta adanya jaminan keberlanjutan bagi mitra serta peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara Badan Gizi Nasional dengan pelaksana program di lapangan.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan untuk keperluan evaluasi dan penataan program. Evaluasi mencakup kualitas dapur, standar kebersihan, kualitas pangan, hingga sistem insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah menilai langkah ini diperlukan untuk memperkuat tata kelola MBG agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Polemik ini menunjukkan bahwa program MBG masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, pemerintah ingin melakukan pembenahan sistem, sementara di sisi lain, para mitra khawatir terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan selama masa penghentian sementara.
Komentar