Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, memimpin pembahasan terkait usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian HAM. Willy sempat menegur anggota Komisi XIII, Rieke Diah Pitaloka, agar tenang dan mendengarkan penjelasan pimpinan rapat saat proses pengambilan keputusan berlangsung. Rapat tersebut mencatat bahwa tujuh fraksi di Komisi XIII bersepakat untuk menyetujui penambahan anggaran khusus untuk program pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, dengan total sebesar Rp67.928.471.000, sementara fraksi PDI Perjuangan memiliki pandangan tersendiri.
Diskusi sempat diwarnai kritik mengenai keterlambatan penyampaian dokumen usulan anggaran yang baru diberikan saat rapat berlangsung, yang dinilai menyulitkan anggota dewan untuk mencermati detail pergeseran anggaran. Meskipun demikian, para anggota fraksi sepakat untuk mendukung program kementerian demi memperkuat kehadiran negara dalam penegakan HAM, terutama terkait tantangan operasional di lapangan seperti kebutuhan penambahan kantor wilayah di Papua.
Menteri HAM, Natalius Pigai, menyampaikan apresiasi atas pertemuan yang dinilai sangat konstruktif. Ia menekankan bahwa dukungan anggaran ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dan DPR dalam merealisasikan program kementerian. Kementerian HAM berkomitmen untuk membuktikan niat baik tersebut dengan bekerja efisien dan hadir di tengah masyarakat sesuai dengan arahan dan semangat yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk terus melakukan evaluasi dan menyusun instrumen pengawasan sembari menjalankan program yang telah disetujui.
Komentar