Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. ee menak lanjuti 2 hari yang lalu yang kita selenggarakan terkait respon bagaimana kita merespon keluhan dari petani kita di seluruh Indonesia petani sawit akan turunnya harga pembelian tandan buah segar sawit di pabrik kelapa sawit di daerah masing-masing. Sebagaimana kami sampaikan, kami telah mengidentifikasi 2 hari yang lalu 139
pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing. Dan setelah dilaksanakan pengumuman dan rapat 2 hari yang lalu, ada 16 di antaranya melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga pembelian. Namun dirasa masih banyak yang masih belum menyesuaikan harga yang kita tetapkan sehingga perlu dilakukan rapat lanjutan atau rapat susulan berikutnya yang kemudian kami ee mengundang lebih banyak stakeholder dari industri sawit kita. Beberapa kesimpulan saya akan sampaikan.
Satu, saya mengulang kesimpulan yang lalu saya sampaikan kepada peserta rapat bahwa kekhawatiran terkait PTDS koordinasi dengan pihak terkait baik itu danantara maupun saya lapor kepadaan dan Pak Menko disampaikan bahwa PTSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang melakukan secara transparan dan akuntabel nantinya kemudian tidak mengambil keuntungan. Ya, saya ulangi tidak mengambil keuntungan. Selain itu juga kemudian ada tahapannya gitu sehingga kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran khususnya
adalah pengusaha di hilir dari industri sawit ini yaitu siapa? Refinery dan juga adalah eksportir. Tahapannya tahap transisi 3 bulan 1 Juni sampai dengan 31 Agustus 3 bulan. Kemudian diharapkan nanti berangsur-angsur setelah peraturan tahapan-tahapan ditetapkan, kemudian berangsur-angsur satu demi satu perusahaan itu. Kemudian pengelolaan ekspornya dikelola oleh DSI dan diharapkan 1 Januari 2027 full baik itu komunitas sawit, batupara, dan juga komunitas satu lagi yang terkait bersih itu kemudian dikelola oleh DS. Yang
kedua, pelaku usaha khususnya di hilir yaitu refinery dan eksportir untuk tetap melaksanakan atau melakukan transaksi perdagangan seperti biasa melalui acuan harga KPBN dan menghindari terjadinya WD atau withdraw terhadap harga yang terbentuk secara wajar. Jadi ada pembentukan harga lelang di KBN mengacu pada harga ee CPU dunia dan lain-lain. Dan kita menginginkan dan kami meminta kepada pelaku usaha sawit di hilir itu acuan KBN itu jadi acuan dan kemudian hindarkan withdraw. Sehingga begitu pembelian besar dengan harga yang baik.
Sekali lagi karena di luar negeri sana harganya enggak ada perubahan dan juga tidak ada perubahan permintaan dalam volume sehingga diharapkan pembeliannya besar sehingga ini berimbas ya efek dominonya kepada PKS dan juga pembelian TBS di tingkat petani bisa sesuai dengan ketentuan atau ketetapan yang ditetapkan. Yang ketiga, kepala daerah baik itu gubernur, bupati, dan atau walikota, serta dinas-dinas terkait menindaklanjuti Permentan 13 tahun 2024 itu sudah diatur semua tata kelolanya. Khususnya ya adalah dalam
penetapan harga TBS untuk mitra plasma dan mitra swadaya. Jadi dari 38 provinsi baru beberapa provinsi yang kemudian melaksanakan atau menindaklanjuti Permenta 13 ini dalam kemudian secara provinsi itu menentukan harga pembelian TBS-nya yang melibatkan pemda, melibatkan ee pabrik PKS-nya, melibatkan asosiasinya, mengacu pada harga harga sawit di pasar global dan lain-lain. itu baru beberapa provinsi dan kami meminta setelah ini kami akan menindaklanjuti ke seluruh kepala daerah agar tindak lanjut dari Pem ini kemudian bisa
dilaksanakan sehingga harga yang menjadi acuan setiap wilayah atau provinsi itu kemudian bisa terbentuk terbentuk kelompoknya kemudian harganya bisa kemudian ditetapkan karena baru beberapa provinsi yang sudah menetapkan serta aktif ya, kepala daerah tadi juga kita minta aktif melakukan pemantauan terhadap harga pembilian TBS oleh PKS dan memastikan pabrik kelapa sawit PKS di wilayahnya membeli TBS sesuai dengan Permentan 13 nomor e nomor 13 tahun 2024. Dan selanjutnya bila ditemukan adanya pabrik kelapa sawit yang membeli
tandan buah segar yang tidak sesuai dengan ketentuan agar diidentifikasi PKS-nya itu PKS-nya siapa, statusnya bagaimana, termasuk afiliasi jaringan PKS itu afiliasi dengan siapa sehingga dan kemudian afiliasi dan laporannya itu dilaporkan ke Kementan sehingga kalau terjadi di kemudian hari hal-hal penurunan harga TBS dan lain-lain selain pemda yang melakukan mukan teguran atau melakukan pengawasan langsung ke lapangan, tapi Kementan juga bisa kemudian berkomunikasi dengan aviatornya. Itu ee kesimpulan nomor tiga. Yang nomor
empat, jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali gitu. Dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan. Dan kemudian setelah disampaikan informasi ini, ini sama juga kesimpulan 2 hari yang lalu, pelaku industri hilir khususnya refinery dan eksportir melakukan kegiatan sebagaimana normalnya sampai dengan tahapan transisi itu kemudian ditetapkan. Sehingga harusnya dengan adanya DSI ini pelaku usaha yang
selama ini baik-baik saja itu tidak akan ada imbasnya apapun, tidak ada akan ada perubahan, tidak akan dirugikan. Ya, tujuan dari diberlakukannya satu pintu ekspor ini bukan kok DSI diminta cari untung dari situ. Bukan. [tertawa] Objektif atau tujuan dari pemerintah adalah untuk meminimalisir atau untuk mengidentifikasi dan meminimalisir kerugian-kerugian negara atas praktik-praktik yang selama ini diduga dilaksanakan oleh oknum-akopnum tertentu dalam perdagangan ekspor sumber daya alam kita. Jadi objektifnya itu bukan
untuk nyari untung di DSI bukan, tapi objektifnya adalah menertibkan. Yang tertib jalan terus, nah yang belum tertib ditertibkan. Praktik-praktik seperti under invoicing dan underpricing atau transpricing itu kemudian bisa kita berantas sehingga semua dikelola dengan tertib adanya keadilan ekonomi yang baik dan negara mendapatkan penerimaan negara sebagaimana mestinya. Itu yang menjadi tujuan dari diberlakuannya satu pintu ekspor tadi. Yang terakhir, yang keenam adalah diminta ya kami atas nama pemerintah
meminta ke semua pelaku usaha industri sawit setelah diumumkan ini transaksi perdagangan dilakukan secara adil baik dari hulu sampai dengan hilirnya dan dengan harga pembelian TBS yang sesuai dengan harga acuan CPO di wilayah masing-masing. Dan kesimpulan ini sudah ditandatangani oleh berbagai pihak yang hadir, baik pihak asosiasi kemudian perusahaan eksportir maupun perusahaan refry. Dan juga dari kami pengampu kebijakannya dari Kementerian Pertanian yaitu Direkturat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Komentar