Aksi demonstrasi yang mengkritik kebijakan pemerintah terus berlanjut di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta dan Jakarta. Di Yogyakarta, massa dari Aliansi Rakyat Memanggil yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat memadati kawasan Pertigaan Gejayan untuk menyuarakan tuntutan mereka. Massa membawa enam tuntutan utama, dengan fokus utama meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta menyoroti isu kenaikan harga BBM, pajak UMKM, pelemahan nilai tukar rupiah, dan praktik militerisme di ruang sipil.
Sementara itu di Jakarta, ribuan mahasiswa dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Jabodetabek menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Aksi ini diawali dengan long march dari Senayan dengan membawa lima tuntutan terkait evaluasi kebijakan ekonomi pemerintah. Mahasiswa mendesak agar pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga bahan pokok serta BBM, menghentikan proyek Koperasi Desa Merah Putih, mengevaluasi program MBG, serta menuntut Presiden Prabowo mengakui kekeliruan kebijakannya.
Demonstrasi di Jakarta sempat diwarnai dinamika lapangan karena adanya pembatasan area aksi oleh aparat kepolisian berdasarkan peraturan gubernur mengenai kawasan padat aktivitas. Selain di Jakarta dan Yogyakarta, aksi serupa juga dilaporkan terjadi di wilayah lain seperti Salemba dan Solo. Meski sempat muncul ketegangan akibat kabar adanya peserta aksi yang diamankan, pihak kepolisian membantah hal tersebut.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, politisi Gerindra Andre Rosiade menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax merupakan imbas dari situasi geopolitik global. Terkait program MBG, pemerintah mengklaim telah mendengarkan aspirasi publik dengan menindak tegas oknum yang korup, memecat pimpinan badan terkait, serta menutup ribuan dapur program yang bermasalah. Pemerintah menyatakan bahwa perbaikan ekonomi membutuhkan waktu dan fokus pada pembenahan sistem yang sudah ada.
Dalam diskusi mengenai aksi ini, perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa tuntutan mereka didasarkan pada data dan kajian lapangan terkait keresahan ekonomi masyarakat. Mereka menolak tuduhan bahwa gerakan tersebut ditunggangi oleh pihak tertentu dan mendesak pemerintah untuk lebih transparan serta mengakui masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Di sisi lain, perwakilan relawan pemerintah berpendapat bahwa perbaikan negara memerlukan kesabaran dan menepis klaim mengenai kebangkrutan, sembari mengakui bahwa pola komunikasi istana perlu dievaluasi agar lebih responsif terhadap masyarakat.
Komentar