Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini tengah menghadapi tekanan yang cukup besar. Dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Prihati menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan melayani sekitar 2 juta transaksi kesehatan setiap hari. Untuk membayar klaim layanan tersebut, BPJS harus mengeluarkan sekitar Rp500 miliar per hari, atau setara Rp16 hingga Rp16,5 triliun per bulan. Sementara itu, iuran yang diterima BPJS Kesehatan setiap bulan hanya sekitar Rp14 triliun. Artinya, terdapat selisih atau defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan antara pemasukan dan pengeluaran.
Meski demikian, BPJS Kesehatan menegaskan masih memiliki dana cadangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim rumah sakit hingga awal tahun 2027. Namun, Prihati memperingatkan bahwa tanpa langkah perbaikan, BPJS Kesehatan berpotensi mengalami gagal bayar mulai Juli 2026. Untuk membantu menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah telah menyiapkan suntikan dana sebesar Rp20 triliun yang berasal dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Dana tersebut dijadwalkan cair pada Juli 2026 setelah regulasi terkait diselesaikan. Meski bantuan tersebut dapat menutup kekurangan pembiayaan dalam jangka pendek, tantangan keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional masih menjadi pekerjaan besar yang perlu segera mendapat perhatian.
Komentar