WASHINGTON D.C. — Perusahaan pengembang kecerdasan buatan (artificial intelligence), OpenAI, kini menghadapi gelombang tekanan hukum baru di Amerika Serikat. Sejumlah jaksa agung negara bagian resmi mengajukan gugatan hukum terhadap OpenAI dengan tuduhan melanggar undang-undang perlindungan konsumen melalui produk utama mereka, ChatGPT.
Gugatan tersebut mengklaim bahwa chatbot AI itu tidak hanya membahayakan kesehatan mental anak-anak dan remaja, tetapi juga memanipulasi serta menyesatkan para pengguna dewasa.
Isi Poin Utama Gugatan Terhadap OpenAI
1. Ancaman terhadap Kesehatan Mental Anak dan Remaja
Dalam dokumen gugatan, regulator negara bagian menyatakan bahwa OpenAI merancang fitur interaktif yang menimbulkan ketergantungan psikologis pada pengguna di bawah umur. Chatbot dinilai memberikan respons yang memvalidasi emosi negatif, memicu isolasi sosial, hingga mengarahkan remaja pada ideasi tindakan berbahaya tanpa filter keselamatan yang memadai.
2. Penyesatan Pengguna Dewasa dan ‘Halusinasi’ AI
Selain ancaman terhadap anak-anak, gugatan tersebut menyoroti bagaimana OpenAI memasarkan ChatGPT seolah-olah merupakan sumber informasi terpercaya. Namun pada kenyataannya, AI sering kali menghasilkan informasi palsu (halusinasi AI) yang disajikan dengan gaya bahasa penuh keyakinan, sehingga menyesatkan masyarakat umum.
3. Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Pemerintah setempat menegaskan bahwa tindakan mengabaikan risiko keselamatan demi pertumbuhan pengguna secara masif merupakan bentuk praktik bisnis yang curang (deceptive business practices) dan melanggar hukum perlindungan konsumen yang berlaku di tingkat negara bagian.
Respons Publik dan Desakan Regulasi AI
Gugatan hukum ini sejalan dengan hasil survei terbaru dari AP-NORC Center for Public Affairs Research, yang menunjukkan bahwa mayoritas warga Amerika Serikat merasa perkembangan teknologi kecerdasan buatan bergerak terlalu cepat tanpa pengawasan yang memadai.
Para pakar hukum memperkirakan kasus ini akan menjadi preseden penting bagi industri teknologi Silicon Valley dalam menentukan batas tanggung jawab hukum para pengembang AI atas dampak sosial produk mereka.
Comment