Berita Utama
Beranda / Berita Utama / Rapat Ngegolak! Kang Dedi Mulyadi Diprotes DPRD Tentang Acara Tatar Sunda: Berhenti Soal Pesta, Mencelakakan Empati

Rapat Ngegolak! Kang Dedi Mulyadi Diprotes DPRD Tentang Acara Tatar Sunda: Berhenti Soal Pesta, Mencelakakan Empati

Interupsi pimpinan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, terima kasih ketua, dan para wakil ketua, terima kasih Pak Gubernur. Izinkan saya memohon waktu sedikit yang sebenarnya ini setelah saya sampaikan kepada seluruh para pembantu Pak Gubernur. Tapi saya seibadi merasa khawatir apa yang disampaikan pada rapat itu tidak sampai atau tidak sampai utuh. Ada dua hal, Pak Gubernur, Pak Pimpinan. Saya secara pribadi sangat meyakini bahwa cita-cita

Pak Gubernur akan pendidikan dan kebudayaan memiliki cita-cita yang sangat luhur. Yang pertama terkait masalah kebudayaan, saya ingin membahas sedikit tentang milangkala tatar Sunda. Kegiatan perayaan bilangkala Tatar Sunda adalah ahistoris karena rangkaian acara tersebut hanya bersandar pada sejarah tanggal 18 Mei saja, yaitu tepat pada waktu 669 Masehi. tanpa ada referensi pasti bahwa rangkaian harus dilaksanakan selama 16 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 2 Mei hingga 18 Mei. Serta acara tersebut, mohon maaf Pak Gubernur

beserta jajalan, adalah inkonsisten terhadap runutan sejarah. Bagaimana bisa Tatar Sunda lahir dari perjalanan dimulai dari Semudang kemudian berakhir di Kota Bandung dengan hanya menyentuh sembilan kabupaten kota yang ada di Jawa Barat? ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat dan pemerintah wajib memperbaiki itu. Dua, pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan segala hal penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat

untuk acara tersebut dengan perkiraan anggaran mencapai 2,7 miliar hanya untuk di empat kabupaten saja. Lalu bagaimana dengan lima kabupaten kota lainnya? Apakah itu dari anggaran darah mereka sendiri? Serta bagaimana mungkin pemerintah menyatakan bahwa acara tersebut tanpa APBD sama sekali, tapi satu sisi diakui dalam perencanaan. Hal ini menghina logika pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat 1 sekaligus melanggar UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaan Negara dan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B. Tiga, pesta tersebut mencederai empati terhadap masyarakat Jawa Barat yang masih di bawah garis keharusnya, baik garis kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan recovery pasca bencana. Apalagi dilaksanakan setelah dan seharusnya pemerintah fokus memperbaiki diri di hadapan dokumen penilaian 1 tahun sebelumnya yaitu LKPJ. Maka hentikan pesta itu, pertanggungjawabkan apa yang telah terlaksana, serta ganti dan perbaiki semuanya dengan mengumpulkan para ahli sejarah Sunda.

Kalo Sudah Sampai Trump ke China, Putin Pasti Menemui Xi Jinping

Susun dan buat buku sejarah Sunda sesungguhnya. Kemudian sebarkan itu untuk dapat dipelajari anak-anak SD, SMP, SMA, dan masyarakat secara umum. Dan biarkan anak-anak kita kelak ke depan mencintai sejarah Sunda dan budaya Sunda dengan referensi pasti bukan lahir dari paksaan cinta seseorang yang buta cinta terhadap Sunda tersebut. Lalu kemudian Pak Gubernur izinkan saya membahas terkait masalah pendidikan yaitu Sekolah Maung. Interupsi pimpinan yang pertama sekolah maung memiliki konsep yang sangat baik Pak Gubernur.

Kita mengakui seluruhnya termasuk di seluruh anggota Komisi 5. Namun dalam pelaksanaan saat ini justru ibarat memberi garam pada lautan. Bagaimana konsep tersebut dapat diuji dengan baik jika dijalankan di sekolah-sekolah yang tanpa embel sekolah maung pun sudah menjadi sekolah unggulan. Kedua, jangan memberikan kesan tergesa-gesa hanya untuk memenuhi janji politik, yaitu mendirikan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan boarding school di dalamnya. Maka hentikan proses sekolah maung saat ini dan kembalikan pelaksanaan kepada

dokumen yang telah disepakati antara Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat dan Distik Jawa Barat pada tanggal 27 Januari 2026 yaitu membangun satu sekolah maung di Taju Gede Purwakarta. Jika ingin mendapat pembuktian di dunia pendidikan ketua, saya harap maka cukup dengan menghilangkan disparitas antar lembaga pendidikan, naikkan lembaga pendidikan level C menjadi B, menjadi A seluruhnya, serta pastikan seluruh anak-anak Jawa Barat dapat sekolah menikmati hasil pendidikan serta bekerja atau melanjutkan ke jenjang yang lebih

tinggi. Izin ketua. Sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. iallah. Wasalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, interupsi pimpinan Ahmad Hidayat, Fraksi Golkar. Pimpinan ya. Silakan. Ya, pertama saya kira tadi hal yang disampaikan oleh rekan kita saudara Maulana terkait penjelasan mengenai Tatar Sunda itu sudah dilakukan oleh teman-teman di Komisi 5 saat itu seingat saya dihadiri oleh Pak Sekda juga dihadiri oleh rekan-rekan dari Disparbud. Saya kira ketika ingin pendalaman baiknya dilakukan di komisi

saja sehingga kita bisa menyelesaikan agenda paripurna ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Terima kasih pimpinan Mang Yod. Silakan ya. Izin saya Yod Mintaraga. Mintaraga. Ketua fraksi Partai Golkar. Saya kira dalam semua kegiatan lembaga kedewanan kita punya tata tertib. Jadi segiannya kita tertib terhadap semua kegiatan. Yang pertama saya sangat menghormati apa yang sampaikan rekan saya dari PKB itu sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Ada kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.

Insiden Tragedi Maut di Bangkok Thailand! Kereta Barang Tabrak Bus Panjang

Tapi tentu saya diundang ke sini untuk paripurna dalam rangka LKP. Kalau seandainya ada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tadi yang disampaikan oleh saudara saya, kenapa tidak kita mengadakan paripurna atau rapat apa saja untuk meminta penjelasan tentang itu. Tidak di sini. Ya, itu kita hormati. Tapi saya mengusulkan saudara gubernur tidak untuk menanggapi pertanyaan itu karena paripurna ini bukan untuk itu. Terima kasih. Ee terima kasih ee Bapak Ibu sekalian. Saya kira terkait dengan milangkala tatar Sunda sudah

dilaksanakan rapat dengan pendapat yang dilakukan oleh Komisi 5 dengan mengundang Disparbud dan Pak Sekda. Kira ee salurannya sudah ada. Oleh karena itu ee kita akan melanjutkan rapat paripurna ini.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *